RUU Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Teropong: Vol. 2 - Oktober 2014: Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Judul: 1. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2. Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP 3. Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHA…

KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tambahan Pedoman …

Edition

-

ISBN/ISSN

9795260197

Collation

vii, 439 hal ; 20,5 cm

Series Title

-

Call Number

INA ii.35.04 IND K

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Militer : Undang-Un…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 33 hal ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.33.03 IND u

Naskah Akademis Tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradil…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

39 hal ; 30 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.37.03 IND n

Hukum acara peradilan Islam

Hukum acara atau hukum formal merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum. Begitu juga dengan peradilan Islam. Peradilan Islam meru…

Perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap

Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan hukum acara pidana dengan lahirnya KUHAP adalah, bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang tersangka dalam kedudukan yang bermartabat sebagai …

Kuhap ; hak-hak anda di dalamnya

Edition

-

ISBN/ISSN

979-96627-1-0

Collation

36 hlm. : ilus. ; 10 cm

Series Title

-

Call Number

KP.III ASF k

Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan …

Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan…

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : penyidikan dan penuntutan

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tidak pidana. sekaligus untuk memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk me…

Kuhap yang berspektif ham dan berkeadilan gender

Pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia. pendeka…