Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multidimensi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Temuan pent…
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh …
Program jangka panjang institusionalisasi pembangunan pengetahuan dari perempuan Indonesia, di singkat 'pengetahuan dan perempuan' digagas oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan…
Diskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan perempu…
Komnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses “menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua ti…
Modul pelatihan yang ada di hadapan Anda ini adalah Manual Pelatihan HAM Berperspektif Gender (HAM-BG). Manual ini tidak disebut sebagai Modul Hak Asasi Perempuan karena pada dasarnya hak perempuan…
Menceritakan kisah-kisah yang dialami oleh perempuan pekerja migran (di luar negeri) terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) yang lebih dikenal dengan istilah “pembantu” rumah …
Enam artikel yang disajikan di Jurnal HAM edisi 2014 ini kami harapkan mampu memberikan informasi berharga tentang dinamika yang terjadi di Aceh
Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk me…
Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk me…
Tragedi Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi merupakan gorensan penting dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Komnas Perempuan menganggap bahwa dua dokumen resmi tentang trag…
Komnas Perempuan as a national human rights institution whose scope of work is to increase public awareness, has the interest in developing a review report on the implementation of BPFA+25 and to b…
Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar ke…
Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …
Isu kesehatan dan hak atas pangan kerap dilihat sebagai isu ekonomi sosial dan budaya, padahal sejatinya merupakan bagian dari hak paling dasar yang masuk dalam rumpun hak asasi sipil politik, yait…
Sebuah laporan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti yang rutin dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memiliki tujuan dan arti stra…
Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh.Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain mela…
Pelapor Khusus meyakini bahwa definisi perdagangan seharusnya mensyaratkan bahwa perpindahan kemudian menempatkan korban perdagangan pada lingkungan yang asing dimana ia terisolasi secara budaya, b…
Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyaka…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…