Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia…
Laporan tahunan 2020 menyajikan bagaimana Komnas HAM secara institusional harus mendesain ulang cara dan metode kerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam UU no.39 tahun 1999 tent…
In 2014, the indonesian government issued a national regulation on school dress that has been widely interpreted to require female muslim students to wear a jilbab as part of their school uniform. …
Merespon situasi pandemi covid-19 yang semakin meluas dan kebijakan pemerintah RI atasnya, pada 19 maret 2020, komnans HAM RI melalui tim pengkajian dan penelitian tata kelola penanggulangan covdi-…
National human rights institutions and independent human rights institutions for children have a central role to play in contributing to the prevention of maternal and child mortality and morbidity…
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana dalam mengungkap tindak pidana, dapat ditentukan dengan alat bukti yang ditangkap dan ditemukan dalam proses peradilan tersebut. salah satu bukti yang sah…
Tahun 2019 disebut sebagai tahun politik. hal ini karena pada 2019, tepatnya pada 17 April untuk pertama kalinya diadakan pemilihan umum secara serentak, baik untuk memilih presiden dan wakil presi…
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional . Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat …
HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation Systems, International) was set up in 1982 as a global network of human rights organisations. Its purpose was to work towards an "universal sys…
Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil
Institusionalisasi domestik diartikulasikan melalui Konferensi Dunia Wina tentang Hak Asasi Manusia 1993. Konferensi ini menandai titik balik proses institusionalisasi domestik yang merepresentas…
Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan Tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, baragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hu…
KOMNAS HAM RI pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 dimandatkan melakukan pemantauan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama di 21 provinsi yang diduga amat rawan terhadap berba…
Sebagian besar kasus pelanggaran terhadap pembela HAM seringkali tersembunyi dalam kasus-kasus utama pelanggaran HAM yang diadukan ke komnas HAM selama ini. kondisi ini mengakibatkan komnas HAM tid…
Laporan KOMNAS HAM RI 2022 disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban KOMNAS HAM RI berdasarkan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 97 yang memberikan mandat kepada KOMNAS HAM RI …
Dalam perjalanan untuk memperjuangkan pertanggungjawaban, kami sangat menyadari bahwa persoalan mengintegrasikan perspektif jender ke dalam advokasi keadilan transisi merupakan perdebatan yang masi…
National institutions must be accessible, especially to people who are exposed to human rights violations or non-fulfilment of their rights. Depending on the national context, these are likely to i…
Tujuan penerbitan buku panduan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran HAM di pendidikan tinggi hukum khususnya meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan penyediaan materi HAM secar…
Suatu fakta yang menyedihkan bahwa menjelang akhir abad ke duapuluh, dibalik kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kemajuan pengakuan internasional tentang arti pentingnya perlindungan H…