Jaminan atas hak pilih setiap warga negara adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. salah satu tantangan terbesar bagi penyelenggara pemilu ada…
Di edisi kali ini Migrant CARE mengajak para pembaca merawat ingatan, dalam peringatan 20 tahun reformasi. Reformasi lahir dari perjuangan rakyat yang menolak sistem otoriter yang telah menyeret ba…
Edisi khusus ini disusun bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) pada November 2017. UU PPMI menjadi penantian panjang b…
Dalam kebudayaan patriarki, kehidupan perempuan digambarkan begitu datar, tertutup, tanpa konflik dan tantangan. perempuan di dudukkan sebaga penjaga, siap bersedia dan siap menjaga rumah tangga. m…
kit kampanye dan video pelatihan ini dibuat sebagai alat pendidikan yang efektif bagi institusi untuk berjuang menghapuskan trafiking. di dalam kit terdapat modul pelatihan video yang mudah digunak…
Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of t…
Kekerasan yang dialami buruh migran NTB perempuan sangat perlu untuk direkam dan kemudian disajikan dalam sebuah buku sebagai referensi bahwa kekerasan itu benar-benar sebuah realita. apa yang dial…
Diskriminasi berbasis gender menyebabkan perempuan mengalami berbagai tindakan dan perlakuan yang eksploitatif dan menghambat perempuan berperan diranah publik. perempuan juga mengalami hambatan da…
Perjalanan migrasi bukan hanya persoalan tarikan remitansi yang begitu kuat, tetapi juga merupakan kontruksi kelindan sosial (Social embededdness) yang terbangun diantara perempuan dengan berbagai …
Setiap warga negara mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari negaranya. demikian juga halnya bagi setiap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri akan mendapat jaminan dan perlindungan…
Sejak tahun 2002, komnas perempuan beserta organisasi civil society Indonesia mengupayakan keterlibatan dengan menyelenggarakan konsultasi nasional dengan pelapor khusus PBB untuk hak asasi migran.…
Di seluruh dunia, abad ke-21 telah menyaksikan peningkatan dalam lapangan kerja informal dan berkembangnya jumlah perempuan di dalam pekerjaan berbayar, banyak dari mereka memadukan pekerjaan dan t…
Perusahaan dari merek-merek internasional yang bertanggungjawab mengakui bahwa kepatuhan terhadap standar-standar ketenagakerjaan merupakan kunci menuju bagaimana cara dunia melakukan bisnis pada s…
Majalah Trompet Migra edisi kali ini menguak proses legislasi dan penyusunan draft Revisi UU 39 2004. Salah satu perdebatan panas menyangkut revisi UU yang menaungi urusan buruh migran ini terkait …
Keberadaan payung hukum untuk para buruh migran belum merdeka, belum final proses legalisasinya di DPR. Melalui rubrik Isu Buruh Migran, kami mencoba menyoroti proses Revisi RUU PPILN yang terkesa…
Data dalam buku ini adalah data empiris sesuai situasi nyata buruh migran perempuan yang mengalami pelanggaran atas hak-haknya selama proses bermigrasi. Buku ini menggambarkan situasi umum buruh mi…
Tenaga kerja Indonesia, khususnya perempuan yang lebih banyak bekerja sebagi Penata Laksana Rumah Tangga, lebih memilih bekerja di luar negeri daripada di negaranya. Hal ini merupakan pilihan yang …
Pembicaraan mengenai uang selalu menjadi bahan diksuis yang tidak ada habisnya. Di Kota maupun desa tak henti-hentinya orang mencari cara untuk mendapatkan uang. Buruh migran juga memiliki alasan y…
Mengingat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat Manusia, Deklarasi Kongres ke empat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentan…
Berisi tentang program MAMPU ( Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) dan isu-isu perempuan serta hak asasi manusia lainnya