Kondisi dan situasi nasional saat ini masih belum berpihak kepada kesejateraan dan kemerdekaan untuk perempuan dan kelompok rentan atau marginal di masyarakat. hal itu mendorong berbagai kelompok m…
Tema Bantuan Hukum Struktural pada edisi ini tentu bukan tanpa maksud. Oktober 2017 tepat YLBHI mengulang kelahirannya yang ke 47 tahun. Gagasan Lembaga khusus untuk memberikan bantuan hukum muncu…
Pada edisi ini pembaca disajikan materi yang luas cakupannya mulai dari isu sektor keamanan, agraria yang kali ini diwakili oleh kasus Kendeng hingga kebebasan berekspresi. Pembaca juga dapat mengi…
Buletin edisi tiga ini mengangkat tema penyediaan bantuan hukum. Beberapa artikel para penulis menceritakan pengalaman kunjungan belajar ke Australia dan Afrika Selatan mengenai penyediaan bantuan …
Indonesia saat ini telah memiliki sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk dengan undang-undang No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstit…
Kebebasan berserikat bagi seseorang artinya kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan atau organisasi yang mempunyai dasar tujuan tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu or…
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di…
Dalam brosur bantuan hukum ini secara khusus diterbitkan mengenai bagaimana dan kemana untuk memperoleh dana bantuan hukum bagi golongan masyarakt yang kurang mampu, sebagaimana dimaksud pada Pasal…
Lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta telah mengambil peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Bantuan hukum yang disediakan oleh LBH memiliki ciri dalam pembelaan hukum…
Adapun maksud penerbitan buku ini adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan hukum di masyarakat.
Buku ini merupakan analisa atas pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia, dan merupakan sikap ILRC dan Forum Solidaritas LBH Kampus terhadap RUU Bantuan Hukum. Buku ini menjadi alat kampanye untuk …
Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, …
Bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan hukum dan politik yang bersifat struktural. Sulitnya mengatasi ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah yang mengendalikan kekuasaan negara dan masyar…
Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang belum menyeimbangkan antara kepentingan korban dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Evaluasi peraturan perundang-undanga…
Pendekatan bantuan hukum struktural didasarkan pada argumentasi bahwa kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ditangani, tetapi juga harus dapat mend…
Keadilan adalah hak dasar manusia yang yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu s…
Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Ali Sadikin (Alm.) yang pada masa itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebagai representasi dari pemeri…
Yang diterima : Vol. 3 no. 3 tahun 2003/2004 : mahkamah konstitusi, Vol. 3 no.5 tahun 2003/2004 : antara kebebasan dan tanggung jawab pers
Dwi bahasa, Indonesia-Inggris. Laporan kegiatan dan program LBH APIK serta tujuan mereka. Laporan Tahunan LBH APIK NTB kali ini mengetengahkan 6 tahun berdirinya Apik Ntb dengan memuat berbagai p…