Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Edition

Keempat, September 2003

ISBN/ISSN

979-686-546-7

Collation

xii, 404p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

INA IX.00 BRA o

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Yang diterima : Jilid 1 tata negara, perdata, dagang, pidana Jilid 2, Imigrasi/ kependudukan, agraria, perhubungan, perburuhan, perpajakan, administrasi Jilid 3 pedoman, topik, indeks.

Keadilan Untuk Anak: Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum …

Keadilan Untuk Anak Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Kompilasi Instrumen Internasional

Pelayanan Publik Dalam Persepsi Masyarakat: Hasil Survey Persepsi Masyarakat …

Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi. korupsi terjadi karena kualitas pelayanan publik yang tidak transparan, tepat waktu dan pan…

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negara Sipil

Buku yang merupakan rangkuman surat edaran dari badan administrasi kepegawian negara ini, kami sunting sebagai partisipasi kami dalam pembangunan negara pada sektor tertib administrasi yang menyang…

IHPSI Tahun 2016: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden da…

Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama

Buku saku paralegal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh komunitas agama minoritas di dalam kehidupan seharihari. (ILRC) melihat Para penulis mencoba menyajikan pemaham…

Laporan Penelitian Kebijakan. Peran Representasi dalam Fungsi Legislasi: Stud…

Penelitian ini mencatat telah adanya perbaikan mekanisme dan prosedur pembentukan UU melalui perbaikan Undang-undang No.10 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per…

Mengelola Legal Clinic: Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk …

Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, …

Crime Control and Women: Feminist Implications of Criminal Justice Policy

Crime Control and Women reveals the current limitations of criminal justice policies that are oblivious to the impact they exert on citizens who vary by gender, race and/or social class. Feminist i…

Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 487p. ; 23,5 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.32 PUS k

Handbook on Representation

How can democracies effectively represent citizens? The goal of this Handbook is to evaluate comprehensively how well the interests and preferences of mass publics become represented by institution…

Handbook on Constituent Relations and Representation

The positive development of democracy in Indonesia intensifies the people’s demand on their representatives in the DPR to improve their work performance and quality compared to previous periods. …

Visi, Misi dan Strategi Staff Umum Teritorial TNI-AD

buku ini membahas konsep awal tentang visi misi dan strategi staf umum pada saatnya perlu dikembangkan untuk dijadikan kebijakan lembaga.

Pendanaan kesehatan dan alternatif mobilisasi dana kesehatan di Indonesia

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yangingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kenyataan yang ter…

Gender dan administrasi publik: studi tentang kualitas kesetaraan gender dala…

Hasil penelitian dari Bank Dunia yang berjudul Engendering Development (2000) merupakan angin segar bagi para pejuang kesetaraan gender. KArena jika sebuah lembaga seperti Bank Dunia mengagendakan …

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia : dalam rangka sosialisasi uu no.32 tahu…

buku ini membahas tentang otonomi daerah ,pemerintah daerah,administrasi negara,pendapatan pemerintah serta pembentuakan daerah dan khawasan khusus dan prinsip negara kesatuan dan pembagian daerah

Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi

Edition

Pertama, November 2003

ISBN/ISSN

979-98221-0-6

Collation

xvii, 384p. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

INA IX.00 PIL o

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP

Mengenai manfaat dan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - AKIP

Memerangi korupsi di Indonesia : memperkuat akuntabilitas untuk kemajuan

Laporan ini telah dijadikan masukan ke dalam Country Assistance Strategy yang menjelaskan strategi komprehensif untuk membantu Indonesia dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas melal…