Laporan hasil pemantauan awal ini terdiri atas empat bagian. Diawali dengan penguraian sejarah dan proses penyusunan Inpres No. 6 Tahun 2006, kemudian masuk pada bagian pertama yang berisi tentang …
Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyaka…
Jaminan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, secara normatif dapat dijumpai dalam konstitusi hasil amandemen keempat dan berbagai produk perundang-undangan turunannya. Atas nama…
Adanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluarganya y…
Seri Dokumen Kunci 6 Penyerahan Perkara kepada Komite CEDAW untuk Meminta Intervensi terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002. Penyerahan p…
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…
Pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharap? Hasil…
Keberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat Presiden Republik Indonesia Bah…
Modul ini hadir sebagai salah satu jawaban dan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang Kondisi Pemenuhan Hak?…
Sebagaimana disampaikan dalam laporan bertajuk “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia”, keenambelas kabupaten/kotamadya ini adalah bagian dari…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Pengungsian identik dengan musibah, baik karena bencana alam maupun karena persoalan sosial politik yang sering disebut bencana sosial atau bencana karena ulah manusia. Dari sudut pandang dan fakta…
Dalam beberapa dekade terakhir pola-pola migrasi internasional telah mengalami perubahan besar. Salah satu trennya adalah bahwa jumlah perempuan sebagai pelaku migrasi utama (primary migrant) menin…
Sejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pe…
Panduan ini dibuat dalam rangka menyediakan sarana ke arah semakin terbangunnya kesadaran di kalangan civitas akademika hukum, akan pentingnya memberi pemahaman kepada para mahasiswa calon Sarjana …
Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengah bergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalam praktiknya, desentralisasi melalui kebijakan…
Sepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; masa rekru…
Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) /Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk…
Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan perlindun…