Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …
Penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme …
Isu kesehatan dan hak atas pangan kerap dilihat sebagai isu ekonomi sosial dan budaya, padahal sejatinya merupakan bagian dari hak paling dasar yang masuk dalam rumpun hak asasi sipil politik, yait…
Sebuah laporan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti yang rutin dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memiliki tujuan dan arti stra…
Ketika hukum internasional dan nasional semakin mengakui hak perempuan atas perumahan yang layak, dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan yang besar antara pengakuan dan pengingkaran terhadap ha…
Sejak tahun 2006 Komnas Perempuan telah mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang berperspektif HAM dan gender, sebagai respon atas terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di ins…
Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh.Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain mela…
Pelapor Khusus meyakini bahwa definisi perdagangan seharusnya mensyaratkan bahwa perpindahan kemudian menempatkan korban perdagangan pada lingkungan yang asing dimana ia terisolasi secara budaya, b…
Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyaka…
Seri Dokumen Kunci 6 Penyerahan Perkara kepada Komite CEDAW untuk Meminta Intervensi terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002. Penyerahan p…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Sepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; masa rekru…
Buku ini adalah wujud dari langkah bersama para perempuan pembela HAM di Indonesia untuk bersepakat memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai perempuan pembela HAM. Tidak terbatas …
Suatu fakta yang menyedihkan bahwa menjelang akhir abad ke duapuluh, dibalik kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kemajuan pengakuan internasional tentang arti pentingnya perlindungan H…
Bagi orang Aceh, buku ini bisa membritahukan pada mereka tentang apa yang ingin diketahui publik luar Aceh - mungkin juga orang Aceh yang berada di luar Aceh - tentang perkembangan Aceh pada kurun …
ini buku terlarang di masa Soeharto.Sebab membeberkan bagaimana cara-cara Soeharto mendirikan,menjalankan,memelihara dan melegitimasi kekuasaannyaselama puluhan tahun dengan beragam usaha teror. T…
Disadari bahwa buku mengenai apa saja yang berkenan dengan buku Hukum Tata Negara, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat positif, sangat terasa kurang di Indonesia. Terlebih lagi, buku-buku…
"tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan keterlibatan Gubernur Bali,Anak Agung Bagus Sutedja di dalam Partai Komunis Indonesia",demikian garis besar surat keterangan kepala pelaksana penguasa …