Kumpulan UU, Keppres dan Perpu tentang HAM
Undang-undang tentang HM ini merupkan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hHAM dikenakan sanksi pidan…
Dilengkapi dengan Keppres RI No. 50 Th. 1993 tentang KOMNAS HAM ; UU RI No. 5 Th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia…
Manual ini dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan PPHAM serta organisasinya yang tentu saja berbeda-beda. Selain itu, manual ini juga menghadirkan berbagai konsep dan …
Laporan ini berisikan lima bagian utama. Pertama, pandangan dan analisa Komnas Perempuan tentang realita KTP dan pelanggaran HAM perempuan yang krusial di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009. Kedua…
13 Pertanyaan kunci yang ada di hadapan Anda adalah rangkuman sejumlah persoalan pokok yang digeluti Komnas Perempuan dalam mengupayakan pemulihan bagi korban sekaligus upaya m…
Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Komnas Permpuan merasa berkepentingan untuk menyuarakan perspektifnya tentang insiden yang mempunyai makna tersendiri bagi perempuan. Peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, sekali…
Penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme …
Pemiskinan itu bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan itu bisa berujung pada pemiskinan terhadap perempuan. Prolog yang yang membuat kita mengernyit, tapi bisa di…
Laporan hasil pemantauan awal ini terdiri atas empat bagian. Diawali dengan penguraian sejarah dan proses penyusunan Inpres No. 6 Tahun 2006, kemudian masuk pada bagian pertama yang berisi tentang …
Sebagaimana disampaikan dalam laporan bertajuk “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia”, keenambelas kabupaten/kotamadya ini adalah bagian dari…
Buku panduan ini diharapkan menjadi pegangan aktifis hak asasi manusia disini dalam menangani penyelidikan kasus-kasus serupa Nipah atau Timika. Segi-segi teknis keacaraan yang dibahas di dalamnya …
Bagaimanakah kita harus merumuskan kemanusiaan kita di dalam kondisi kehidupan global sekarang ini? Fakta bahwa kita kini hidup dalam berbagai bentuk hubungan sosial. Hubungan budaya dan hubungan t…