CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Un…

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun…

CATAHU 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femi…

Catatan Tahunan 2017 ini menggambarkan beragam spectrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2016. Beberapa isu perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga negara dan masyarak…

CATAHU 2016: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan…

Tahun 2015 Komnas perempuan mengirimkan 780 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia, sementara tahun 2014 sebanyak 664 formulir, dengan tingkat respon pengembalia…

CATAHU 2011 : Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Hilangnya Kendali Negar…

Komnas Perempuan pada tahun ini juga mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan moralitas. Secara khusus, pemantauan terhadap Perda (peraturan daerah) diskriminatif ya…

Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Peremp…

Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), yang lebih dikenal dengan sunat perempuan, merupakan praktik yang diper caya sebagai praktek yang dapat memuliakan perempuan (mak rumah), walaupun se…

Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan : …

Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memastikan Undang-Undang yang dihasilkan DPR RI dan Pemerintah sebagai Undang-Undang ya…

Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam.

Buku ini mencoba untuk memberikan pandangan teologis tentang hukum Islam dan realitas bahwa hukum Islam sesunguhnya tidak monolitik, tidak satu wajah, dan tidak tunggal. Beragamnya pendapat atas pe…

Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan…

Dalam konteks masih banyaknya warga negara yang sulit untuk memperoleh hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Konstitusi di dalam pasal-pasal Hak Asasi Manusia, maka gagasan pengaduan konstitusion…

Peran komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) se…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 212 hlm. : ilus. ; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

SK00017 RIA p

Bahan Materi Kursus Islam dan Gender

Dalam realitas aktual kehidupan masyarakat Muslim telah terjadi proses ketimpangan dalam relasi gender yang betul-betul berlawanan dengan semangat fitri Islam yang sangat menjunjung tinggi dan mend…

Perempuan Indonesia 2045 aman sentosa dan berdaulat: peta jalan penghapusan k…

Komnas Perempuan membuat peta jalan untuk agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan niat membangun wawasan yang panjang dan strategis ke depan, serta atas dasar tanggung jawab untuk me…

Naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual

Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering kali tutur perempuan …

Instrumen evaluasi untuk korban dan penyitas

Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan…

Seri Dokumen Kunci 3: Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap P…

Pelapor Khusus meyakini bahwa definisi perdagangan seharusnya mensyaratkan bahwa perpindahan kemudian menempatkan korban perdagangan pada lingkungan yang asing dimana ia terisolasi secara budaya, b…

Pengetahuan Dari Perempuan Prosiding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman

Konferensi tentang HUKUM DAN PENGHUKUMAN mencoba menggali upaya-upaya yang dilakukan berbagai kalangan—dunia akademis maupun aktivis di lapangan— untuk meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum ya…

Strategi humas komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas pere…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 38 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Series Title

-

Call Number

KP IV IND s

Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Keker…

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakan, sebagai bagian dari kehidupan berprkemanusiaan dan berdemokrasi, pemikiran inipun sudah merupakan sua…

Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan. Perempuan dan Anak Ahmadiyah Korban …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh …

Time to Settle the Sense of Security.A Step Toward the Fulfillment of Right: …

In order to fulfill the ethical responsibility of Komnas Perempuan and to commemorate the tenth anniversary of the May 1998 Tragedy, Komnas Perempuan has formed a Special Rapporteur on Sexual Viole…

Unsatisfactory. Reform is Impeded by the Bureaucracy

On 2 August 2006, the President of the Republic of Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono, issued Presidential Decree No. 6/2006 concerning the Reform on the System of the Placement and Protectio…