mu yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin mengkritisi dominasi perspektif maskulin dalam perkembangan ilmu sosial dan bagaimana bias gender tersebut membentuk cara ber…
Fund raisers, given their flaws and fineness, working in flawed and fine institutions with flawed and fine clients, need to carry out their everyday tasks of decency and joy here and now, This book…
Buku dengan judul Filantropi para Ibu : Dinamika Pengelolaan Potensi kedermawanan Sosial di Suara Ibu Peduli ini merupakan hasil penelitian yang menjadi salah satu pemenang Philanthropy Research Aw…
Buku ini berfokus pada peran perempuan, khususnya para ibu yang tergabung dalam gerakan sosial "Suara Ibu Peduli" (SIP), sebagai subjek perubahan sosial melalui lensa filantropi. Meskipun banyak li…
Diaspora filantropi atau kedermawaan ala perantau merupakan salah satu potensi kedermawaan di Indonesia yang cukup unik. Kedermawaan ini diwujudlkan dengan pemberian sumbangan dalam bentuk uang ata…
Kedermawanan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan lebih baik dipahami sebagai bagian dari keseluruhan perilaku bisnis perusahaan. Dalam konteks Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa p…
Panduan Praktis Menggalang Dana lewat Skema Keanggotaan bagi Organisasi Nirlaba Salah satu cara yang bisa ditempuh organisasi untuk memperoleh dana dan dukungan, khususnya untuk dukungan tetap dan …
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk …
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana Indonesia yang mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dikenakan. KUHP mem…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur pengakuan dan pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam kerangka Nega…
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Republic of Indonesia Law Number 23 Year 2002 on Child Protection establishes a comprehensive legal framework to ensure the fulfillment, protection, and promotion of children's rights in all aspect…
Buku ini menyajikan UUD 1945 hasil amandemen beserta penjelasan lengkap mengenai proses perubahan konstitusi mulai dari amandemen pertama tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, termasuk la…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004 (UU No. 23/2004) merupakan landasan hukum penting yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menangani tindak kekerasan yang terjadi …
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 merupakan dua regulasi fundamental yang membentuk kerangka perlindungan, penegakan, dan …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…