Pemaksaan Petkawinan dalah praktik perkawinan ketika salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi terhadap perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tert…
Hukum dan perundang-undangan sejatinya hadir untuk menyelesaikan problem masyarakat terutama pihak yang paling rentan. Proses penyusunannya seharusnya didasarkan pada suara korban, ketidakberdayaan…
Ada 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan gender ini dapat terus berlangsung, yaitu (a) adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi penghayat…
Dalam pemantauan Komnas Perempuan tentang Dampak Hukuman Mati pada Pekerja mIgran dan Keluarganya (2016) ditemukan kerentanan spesifik perempuan pekerja migran yang dimanfaatkan sebagai kurir narko…
Isu konlik sumber daya alam (SDA) dan isu pemiskinan perempuan adalah salah satu isu strategis dari tujuh isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan, maka pemantuan isu kendeng menj…
Pemetaan menggunakan Instrumen Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang memetakan prevalensi beragam bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan intervensi untuk merespon isu KTP dalam konteks …
Perintisan untuk mendokumentasikan dan mimpi mewujudkan menjadi tesaurus sudah dimulai sejak tahun 2003, dan pada tahun 2006, Komnas Perempuan telah mengembangkan Dokumen Tesaurus ini. Setelah semp…
Dalam kerja-kerjanya, Komnas Perempuan bekerja tidak di ruang hampa, konteks dan dinamika yang dihadapi adalah, reformasi dengan otonomi daerah yang sedang mencari pola dan tidak jelas pembagian ot…
Periode ini menapaki momen bersejarah: 20 tahun Reformasi dan dua dekade Komnas Perempuan, yang lahir 15 Oktober 1998 sebagai putri sulung Reformasi. Kelahiran Komnas Perempuan dimulai dari sejarah…
Konsep SPPT-PKKTP merupakan konsep sistem yang membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana-sejak tahap pelaporan, …
Pada tahun 2009, Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam pemantauan tahanan di Aceh, temuan Komnas Perempuan dalam Lapor…
Laporan ini disusun oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelang garan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pelapor…
Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh.Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain mela…
Pemiskinan itu bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan itu bisa berujung pada pemiskinan terhadap perempuan. Prolog yang yang membuat kita mengernyit, tapi bisa di…
Pengalaman korban sangat penting sebagai modal dasar advokasi selanjutnya karena tujuan utama dari advokasi SPPT-PKKTP adalah perubahan perspektif menuju perspektif berkeadilan dan perlindungan hak…
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengagas NAPAK REFORMASI, sebuah proses merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi melalui kunjungan pad…
Penegakan hukum di indonesia terhadap kasus- kasus yang dialami oleh komunitas minoritas agama dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari harapan. kelengkapan hukum belum sepenuhnya bisa di j…
Komnas Perempuan mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan pemulihan pada korban, melalui pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex specialis) di…
CATAHU 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang marital rape (perkosa…