Penelitian ini membahas mengenai kemmapuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada saat ini mengakomodasi perkosaan dengan tipu muslihat serta politik kriminal di Indonesia ke dep…
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan
Seiring mulai aktif kembali bekerja para pegawai negeri termasuk anggota DPR, maka pada pekan-pekan mendatang kita menunggu hasil uji kepatutan calon pemimpin KPK. Tidak ketinggalan kami juga menga…
Dalam perjalanan bangsa ini kita salah-jalan. Kita mengambil jalan pintas kekerasan dan akhirnya hilang di tengah hutan belukar impunitas. Kita menjauh dari arah dan cita-cita Konstitusi. Kita pun …
Tiga dari tujuh tulisan edisi ini adalah makalah tentang kasus Lumpur Lapindo yang ditulis dan dipresentasikan pada seminar di Pusham Ubaya memperingati empat tahun Lumpur Lapindo. Dua tulisan memb…
Buku saku Penyuluhan Hukum ini berisi Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta tanya jawab mengenai Undang-undang tersebut. Melalui buku saku ini diharapkan dapat mem…
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlin…
George menyebutkan strategi ini "pelintiran kebencian" - teknik bermata- dua yang mengkombinasikan ujaran kebencian (hasutan melalui tindak menyentakan kelompok lain) dengan rekayasa ketersinggunga…
Buku ini memaparkan sejumlah kesaksian dan pengalaman nyata yang diungkapkan secara obyektif, jujur dan berani oleh mereka yang secara bertanggungjawab memilih secara sadar dan sukarela menikah bed…
Sejumlah kasus sebenarnya tidak layak diteruskan ke pengadilan. Hakim dan aparat penegak hukum lain perlu lebih mengedepankan keadilan restoratif.
Lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta telah mengambil peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Bantuan hukum yang disediakan oleh LBH memiliki ciri dalam pembelaan hukum…
Wakil khusus Sekjen PBB untuk situasi Para Pembela HAM, Ibu Hina Jilani, dalam laporan kunjungannya ke Indonesia 5-12 Juni 2007 yang disampaikan pada Dewan HAM PBB dalam sidang ke-7, Maret 2008 lal…
Melalui buku saku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mendiseminasikan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai undang-undang narkotika.
Kekuasaan merupakan titik sentral dalam upaya advokasi. Ketika kekuasaan timpang dan bertumpu pada penguasa, dan bukan pada masyarakat, penguasa akan cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dan…
Adapun maksud penerbitan buku ini adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan hukum di masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri, pendidikan hukum memberikan kontribusi menciptakan kualitas lulusan pendidikan hukum. Di sisi lain, permasalahan ketidakadilan sosial semakin lama semakin menumpuk, mulai dar…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) hingga saat ini telah mengesahkan lima (5) Perda yang diilhami Syariah tentang berbagai hal, mulai dari pemberian amal, judi, hingga pengaturan ritual I…
Buku saku ini disusun bersumber pada hak ataskebebasan beragama sebagaimana dirumuskandalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-HakSipol (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005),Komentar Umum…
Penulisan dari laporan ini memiliki tujuan sebagai bahan advokasi KontraS guna mendorong agenda akuntabilitas negara untuk menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law…