UU RI no.31 tahun 1997 undang-undang peradilan militer: UU RI no.27 th. 1997 …
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, beserta ketentuan yang melengk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 363 hlm; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara buku II berc…
Buku ini merupakan lanjutan pembahasan mendalam mengenai upaya memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada analisis konseptual, norma prosedural, yurisdiksi, kedud…
- Edition
- Edisi Baru - Buku II: Bercara di Pengadilan Tata U
- ISBN/ISSN
- 9794162213
- Collation
- 320 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Terjemahan konvensi Jenewa tahun 1949
Buku ini memuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata. Di dalamnya tercakup empat konvens…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 295 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND T
Sosialisasi undang-undang no. 21/2007 pemberantasan tindak pidana perdagangan…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
- Edition
- Seri Masyarakat
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 45 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND S
SBKRI analisis dan Hasil Pemantuan
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9792614192
- Collation
- 167 hlm; 14 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 SET S
RUU APP bukan tiket ke surga
Buku ini mengulas secara kritis perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan menegaskan bahwa regulasi moral melalui legislasi tidak otomatis membawa m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9791508402
- Collation
- 129 hlm; 15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 DJA R
Rekonstruksi negara melalui kebijakan darurat di Aceh: Sebuah analisis kebija…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 40 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND R
Regulation of the chief of the indonesian national police number 8 of 2009
This book examines the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2009, which establishes principles, standards, and operational guidelines to ensure that every policing …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 40 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND R
Putusan nomor 016/PUU-III/2005: Pengujian UU no.12 tahun 2001 tentang pembent…
Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945. Melalui…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 40 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 agustus 1949 dan yang berh…
Buku ini membahas secara komprehensif Protokol Tambahan I dan II yang melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dengan fokus pada penguatan perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 173 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial
Buku Kedermawanan untuk Keadilan Sosial mengupas peran penting filantropi dalam mendorong perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pendekatan analitis dan reflektif, karya ini m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3597-42-9
- Collation
- 147 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 320 SAI K (INA.0 ZAI k)
Politik hukum pembentukan komponen cadangan pertahanan negara/wajib militer (…
Buku ini menganalisis politik hukum di balik upaya pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau konsep wajib militer sebagaimana dirumuskan dalam RUU KCPN. Melalui kajian normatif, h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 103 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Women, Property and Inheritance: Kenya
Kenyan women face a significant gap between the legal equality guaranteed by the 2010 Constitution and the reality of property and inheritance practices, which are often discriminatory and influenc…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 35 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 362 INT w
Pidato presiden republik Indonesia: di depan sidang umum majelis permusyawara…
Dokumen ini berisi pidato resmi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memuat laporan kinerja pemerintahan, evaluasi capaian pemban…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 28 hlm; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik Indonesia
Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat ketentuan resmi yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif negara. Dokumen ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 188 hlm; 14 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pemb…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat arah kebijakan,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 650 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan presiden republik Indonesia nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 menetapkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai mekanisme koordinatif nasional untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 17 hlm; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang rencana aks…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011–2014 sebagai pedoman nasional untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 63 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan presiden republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang perlindunga…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 mengatur kerangka nasional untuk memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial, yang kerap men…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 19 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Peraturan presiden no.17 tahun 2011 tanggal 4 maret 2011 tentang komisi kepol…
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta mekanisme kerja K…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography