Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa-masa awal Era Reformasi untuk mengimplementasikan semangat reformasi, adalah memunculkan kembali terminolog…
UANG adalah segalanya di republik ini. Segala hal dari kebijakan publik tercemar dengan praktik kotor mencari uang secara tidak halal. Tidak ada lagi perbaikan demi kesejahteraan rakyat banyak. Mel…
Didalam sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, ternyata proses konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara Negara.Namun demikian sangat disayangkan, proses terseb…
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga konstitusi yang pernah diberlakukan : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 19…
Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentu…
Gejolak dan perubahan dalam tata kenegaraan di Indonesia berlangsung sangat cepat dan dinamis. Mulai dari soal presiden yang efektif, kabinet, pemilihan umum yang demokratis, urgensi amandemen kons…
Buku ini mengemukakan pentingnya mengintroduksi suatu dimensi gender ke dalam program reparasi dalam rangka meningkatkan respons mareka terhadap korban-korban yang perempuan dan keluarga-keluarga m…
buku ini membahas tentang otonomi daerah ,pemerintah daerah,administrasi negara,pendapatan pemerintah serta pembentuakan daerah dan khawasan khusus dan prinsip negara kesatuan dan pembagian daerah
Buku ini menggambarkan kejadian Bencana yang bernama Lumpur Lapindo.Sejak menyembur pertama kali 29 mei 2006 sampai kini laju lumpur itu tak dapat dibendung.Negara Tak Berdaya.Tak ada tindakan apap…
Mengenai manfaat dan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - AKIP