Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 mengatur kerangka nasional untuk memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial, yang kerap men…
Peraturan ini menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) yang memberikan layanan khusus kepada perempuan penyandang disabilitas, dengan tujuan memastika…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi sehari-hari karena menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam interaksi praktis yang berlandaskan prinsip-prinsip utama demokrasi seper…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan hak, dan partisipasi warga negara. Ini berarti bahw…
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengatur standar, jenis, dan tata cara penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Nege…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Buku ini menyajikan refleksi komprehensif mengenai proses fasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu…
Buku ini berisi kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas untuk mengarahkan tata kelola dan fungsi Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. Dokumen ini mencakup visi, misi,…
Dokumen ini memuat peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kebijakan penyiaran TVRI. Peraturan ini mengatur arah kebija…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…
Buku Peranan Ombudsman: Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik membahas peran strategis lembaga Ombudsman dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemeri…
Buku Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Berbasis Data membahas bagaimana penggunaan data secara strategis dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di era digital. Istila…
Buku "Kesimpulan dan Saran Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" yang diterbitkan oleh Ombudsman ini memuat hasil kajian dan rumusan bersama p…
Buku Korupsi & Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi membahas secara komprehensif fenomena korupsi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dengan menelusuri akar penyebab, dampak yang diti…
Buku Korupsi Telanjang di Mata Perempuan mengangkat pandangan dan pengalaman perempuan dalam memaknai serta menghadapi praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan. Melalui perspektif gender, buku …
Buku Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem akuntabilitas publik sebagai kunci utama pemberant…
Buku Media Sadar Publik: Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik membahas peran strategis media lokal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam isu korupsi dan pelayana…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Indonesia sebagai sarana komunikasi massa yang berfungsi memberikan inform…