Pada Konferensi PDP tahun ini, tema besar mengenai perempuan dan pemiskinan dibahas lebih mendalam ke dalam diskusi-diskusi panel paralel. Dalam Konferensi kali ini dengan pembagian isu sebagai ber…
Pada Konferensi PDP tahun ini, tema besar mengenai perempuan dan pemiskinan dibahas lebih mendalam ke dalam diskusi-diskusi panel paralel. Dalam Konferensi kali ini dengan pembagian isu sebagai ber…
Bagian penting dari hasil kajian ini adalah mendorong pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan di Negara Republik Indonesia. Meskipun, tidak menutup mata, berbicara hak seksual masih dianggap…
Instrumen dalam aspek pencegahan, terdiri dari monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan/upaya pencegahan, materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan KDRT, dan kampanye penceg…
Instrumen Penanganan digunakan untuk melihat kepatuhan negara (melalui institusi terkait) dalam melaksanakan mandat UU nomor 23/2004 tentang PKDRT. Instrumen ini dapat pula digunakan oleh aparat p…
Instrumen dalam aspek pemulihan, terdiri dari monitoring danevaluasi terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi/reintegrasi sosial.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lembaga/institusi…
Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan diluncurkan melalui penerbitan dua laporan resmi yang memaparkan fakta-fakta kerusuhan Mei 1998. Penerbitan ini dilakukan dalamrangka memperingati satu tahun ber…
Komnas Perempuan as a national human rights institution whose scope of work is to increase public awareness, has the interest in developing a review report on the implementation of BPFA+25 and to b…
Komnas Perempuan mempublikasikan Seri Dokumen Kunci No. 9 yang berisi tiga dokumen penting untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran berharap kita dapat melihat kembali dengan cermat a…
Dalam terbitan Seri Dokumen Kunci 8 ini, kami memilih salah satu bab dari Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor- Leste , yaitu Bab 7.7 yang berjudul Pemerkosaan, Perbud…
Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar ke…
Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan …
Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan …
Sejak tahun 2002, beberapa organisasi pemerintah Indonesia Komnas Perempuan terlibat dalam kegiatan konsultasi tahunan dengan pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran (UN SR-HRM) yang diorganisir …
Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab etis Komnas Perempuan dan untuk memperingati 10 tahun Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dam…