Draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rome Statute of the International Criminal Court 1998 merupakan dokumen komprehensif yang menyajikan landasan filosofis, yuridis…
Documenting Women's Rights Violations by Non-State Actors: Activist Strategies from Muslim Communities examines the approaches, methodologies, and challenges faced by activists in Muslim-majority a…
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 menetapkan kerangka nasional yang komprehensif untuk pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan (trafficking) perempuan dan anak mela…
Refleksi pengorganisasian aktivis perempuan menyoroti evolusi gerakan dari fokus awal pada pendidikan dan peran rumah tangga menjadi perjuangan multidimensi melawan ketidakadilan gender, kekerasan,…
Gagasan untuk mempertemukan potensi kedermawanan sosial yang dikelola oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan wilayah pendayagunaannya yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema…
Gagasan untuk mempertemukan potensi kedermawanan sosial yang dikelola oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan wilayah pendayagunaannya yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi sehari-hari karena menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam interaksi praktis yang berlandaskan prinsip-prinsip utama demokrasi seper…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan hak, dan partisipasi warga negara. Ini berarti bahw…
The Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 87 of 2002 on the National Plan of Action for the Eradication of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) establishes a comp…
The Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2004 on the National Plan of Action of Human Rights 2004–2009 outlines the Indonesian government’s comprehensive framewor…
“Compilation of Indonesian Law (since 1953) + Staatsblad 1828–1949: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia (mulai tahun 1953) + Staatsblad 1828–1949” merupakan himpunan komprehens…
This book provides a concise yet authoritative overview of the fundamental humanitarian principles enshrined in the Geneva Conventions and their Additional Protocols, outlining the core rules desig…
Buku “Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI” merupakan dokumen edukatif yang dirancang untuk memperm…
This document presents the official address delivered by the President of the Republic of Indonesia before the General Assembly of the People’s Consultative Assembly, outlining the government’s…
Buku “20 Tahun Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita di Indonesia (CEDAW): Kajian Peraturan Perundang-undangan Nasional” menyajikan evaluasi komprehensif te…
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 merupakan dokumen strategis nasional yang memetakan arah kebijakan, prioritas program, serta langkah implementatif pemerintah dalam mewujudkan …
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Buku “Himpunan: Surat-surat Keputusan atau Perintah yang Berhubungan dengan KOPKAMTIB” merupakan kompilasi arsip penting yang mendokumentasikan berbagai keputusan, instruksi, dan kebijakan resm…
Buku “Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing” membahas penerapan asas projusticia dalam mekanisme pengawasan terhadap orang asing sebagai bagian dari penegakan hukum yang menj…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…