Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 146 p. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.34 PUS u

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kep…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 73p. ; 14 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.36.01 IND u

Naskah Akademis dan Draf Rancangan Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indone…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, hal. 155; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.25 HAB n

Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No…

Penelitian ini menemukan bahwa dampak pelaksanaan mekanisme alternatif, walaupun pada awalnya terjadi atas permintaan korban, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan apa…

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT : Aspek Pemulihan

Instrumen dalam aspek pemulihan, terdiri dari monitoring danevaluasi terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi/reintegrasi sosial.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang…

Lahirnya UU nomor 23/2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT. Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang s…

Instrumen evaluasi untuk korban dan penyitas

Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan…

Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…

Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) di Ind…

Adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa keterbatasan data statistik tentang anak-anak yang menjalani proses peradilan menjadi kendala utama ketika analisa situasi ini disusun. Batasan dan…

Undang-undang ketenagakerjaan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3519-08-8

Collation

xi, 544 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

KPXII IND u

Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:Himpunan Per…

Himpunan Peraturan erundang- Undangan tenaga Kerja Indonesia

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2004 : ten…

Salah satu upaya perlindungan dan pencegahan KDRT yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempua Indonesia adalah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan…

Tak ada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam UU Ot…

Buku ini mengkritisi UU Otonomi Daerah serta berbagai aturan dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan yang menyertainya. Memaparkan tentang perebutan pemanfaatan SDA semakin lama semakin mening…

Sintese Kapasitas Pembangunan Papua

papua adalah salah satu provinsi dikawasan Timur Indonesia yang dianugerahi dengan sumberdaya alam hutan,perairan,dan mineral yang berlimpah.

Proses legislatif dalam Pparlemen Indonesia: isu, Masalah dan Rekomendasi

Reformasi menjadi tonggak sejarah bagi pengukuhan kekuatan lembaga representasi rakyat dalam tatanan pemerintahan. Hancurnya rezim orde baru membawa pergeseran otoritas kekuasaan eksekutif kepada k…

Kumpulan makalah dan tanggapan fraksi-fraksi DPR-RI mengenai perubahan undang…

Pertama, sejak tahun 1994 Indonesia telah membuat Komitmen politis dengan menandatangani hasil Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD Cairo). Salah satu terobosan penting dari Konferensi ICP…

Perlindungan anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perli…

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.…

Efektivitas penerapan peraturan perundang-undagan tentang pengadaan aksesibil…

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka setiap warga negara memiliki kesempatan yan…

Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memi…

Transparancy & silence sebuah survei undang undang akses informasi dan prakte…

Sejalan dengan semangat reformasi dan keterbukaan informasi, kelompok masyarakat sipil berpartisipasi mendukung akses informasi publik . Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU no. 14 Tahun 200…