Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan men…
MK lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945. dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada pri…
Buku panduan yang berada dalam genggaman anda ini menggambarkan alur penanganan dan bantuan hukum bagi penyandang alur penanganan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang meliputi proses …
Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan STAIN Salatiga desember 2011
lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari KPAI dan para peserta lokakarya lain dalam sistem peradilan anak serta isu peradilan restoratif. untuk meningkatkan kemungk…
Buku ini ditulis oleh KH Faqihuddin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir. Buku ini disambut baik oleh banyak kalangan, karena dirasa penting untuk perlindungan hak-hak anak. Buku Fikih Hak Anak d…
Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan adat. Hutan adat adalah huta…
Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan STAIN Salatiga Juni 2010
Jurnal wacana hukum islam dan kemanusian STAIN Salatiga 2009
Atas terbitnya peraturan pemerintah tersebut diatas yang merupakan turunan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian bagi pekerja/buruh khususnya bagi pekerja/buruh yang d…
Disamping masalah-masalah yang timbul pada Pemilu 2019 seperti halnya beban kerja penyelenggara, problem teknis penyelenggaraan, electoral fraud dan problem penegakan hukum Pemilu. Lebih lanjut ter…
Akses keadilan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap masyarakat yag mengalami masalah hukum. jika akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh …
Rekomendasi RKUHP presiden republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat RI tentang pembaharuan hukum pidana hanya akan terwujud bila R-KUHP berkeadilan, demokratis dan responsif.
Indonesia saat ini telah memiliki sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk dengan undang-undang No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstit…
Gerakan HAM internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM warga negaranya, dan bahwa negara-negara lain dan masyarakat internasional mempunyai h…
Dalam Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan menyelidiki bagaimana cara pemaduan isu-isu gender dalam reformasi sektor keamanan (RSK) meningkatkan efektivitas dan pertanggungjawaban sektor ke…
Family Court Of Australia adalah pengadilan asing pertama yang terlibat dengan pengadilan keluarga untuk warga muslim di Indonesia, yang dikenal sebagai pengadilan agama. dialog dan kolaborasi anta…
Pada tanggal 19 April 2007, pemerintah mengesahkan UU No.21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. UU ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mem…
Panduan ini memaparkan apa dan bagaimana konsultasi publik digunakan sebagai salah satu dari metode-metode partisipatif dalam merancang dan memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. konsultasi…
Prodigly Jurnal perundang-undangan Juni 2014 diterbitkan oleh setjen DPR RI