Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menetapkan jaminan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengatur kew…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Himpunan peraturan perundang-undangan ini memuat kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Indonesia. UU No. 39 Tahun 1999 menega…
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan…
Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disusun sebagai dasar hukum pembentukan lembaga yang bertugas mengungkap kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, memul…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara menyeluruh. UU ini menetapkan bahwa penempatan TKI m…
Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi dasar hukum nasional untuk mencegah, menangani, menindak, dan men…
Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menetapkan definisi, bentuk-bentuk KDRT, hak korban, kewajiban negara, se…
Buku ini menyajikan pemetaan dan kompilasi Instrumen HAM Nasional yang disusun Komnas HAM pada tahun 2020, mencakup landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta mekanisme…
Buku ini memuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata. Di dalamnya tercakup empat konvens…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011–2014 sebagai pedoman nasional untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, p…
Peraturan bersama ini menetapkan parameter hak asasi manusia (HAM) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan prinsip-pri…
Buku “Pemekaran dan Otonomi Khusus Wilayah Papua: Kumpulan Perundang-Undangan” menghimpun secara sistematis berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) dan…
Buku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando memberikan penjelasan sistematis mengenai definisi, elemen hukum, dan parameter pembuk…
Buku ini merupakan himpunan dokumen yang merekam berbagai pernyataan, rekomendasi, dan hasil diskusi dalam rangka peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia pada 9 Agustus 2006. Is…
Buku Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyajikan analisis mendalam atas pasal-pasal UUD 1945 dari perspektif yuridis, historis, dan kontekstual dalam kerangka …
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai kerangka kebijakan nasional yang terarah, sistematis, dan t…