Pengungsian identik dengan musibah, baik karena bencana alam maupun karena persoalan sosial politik yang sering disebut bencana sosial atau bencana karena ulah manusia. Dari sudut pandang dan fakta…
Dalam beberapa dekade terakhir pola-pola migrasi internasional telah mengalami perubahan besar. Salah satu trennya adalah bahwa jumlah perempuan sebagai pelaku migrasi utama (primary migrant) menin…
Sejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pe…
Panduan ini dibuat dalam rangka menyediakan sarana ke arah semakin terbangunnya kesadaran di kalangan civitas akademika hukum, akan pentingnya memberi pemahaman kepada para mahasiswa calon Sarjana …
Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengah bergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalam praktiknya, desentralisasi melalui kebijakan…
Sepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; masa rekru…
Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) /Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk…
Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan perlindun…
Laporan situasi kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Timur Tengah yang terus meningkat semakin menuntut kita untuk melahirkan berbagai inisiatif untuk mengupayakan perlindungan ha…
Perempuan berada pada posisi dilematis, bukan sekedar sebagai simbol kesucian dan identitas penanda (purity symbol, marker identity) bangsa dan agamanya, tetapi politisasi agama dengan menggunakan …
Dengan dilatarbelakangi semangat reformasi sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 Agustus 2006 mengelu…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang…
Buku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk penyelengga…
Komnas Perempuan, melihat salah satu tugas untuk memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam membantu perempuan korban. Oleh karenanya Juli 1999 sampai dengan April 2001 telah diselenggaraka…
Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005 merupakan upaya kelima Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga mitra yang mengangani kasus kekerasan terhadap peremp…
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh sejumlah lembaga mitra pengada layanan di hampir semua…
Dalam 10 tahun reformasi, 30 produk kebijakan telah dihasilkan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, berupa: 12 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daera…
Pada tahun 2006, sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) ditangani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia. Kasus-kasus terbanyak ditangani di Jakarta (7.020) dan Jawa Tengah …
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak lahir pada bulan Oktober 1998, berusaha mengemban misi bersama masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan K…
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kita menyimak realitas kekerasan yang dialami perempuan Indonesia pada tahun 2002 yang baru lalu, dan menegaskan derap langkah kita pada tahu…