Peraturan bersama menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dan …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

91 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 PER

Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dalam perlindungan anak repub…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

45 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 PER

Peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemiliha…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

136 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.32.03 ABU p

Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republi…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 158 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 KEM p

Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republi…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 64 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 KEM p

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pegadaan Ba…

Edition

Pertama, 2010

ISBN/ISSN

978-979-1815-72-7

Collation

viii, 862p. ; 21cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.32.03 MAN p

Education reform in the context of regional autonomy: the case of Indonesia

This book portrays the historical record of recent reform efforts in the Indonesian national education system.

Kamus hukum & glosarium otonomi daerah

Dengan banyaknya kepala daerah serta wakil kepala daerah baru, maka isu mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan juga akan meningkat. Lingkup kerja para kepala daerah serta wakilnya akan sen…

African national congress gender subcommitte: report on delivery to women

For the first time in the history of Africa, gender equality and gender equity are included in the transformation agenda.

Dihempas gelombang, di bawah bayang-bayang operasi militer : laporan pengamat…

Belum pulih dari luka-luka akibat gempuran berbagai operasi militer, rakyat Aceh kembali harus berhadapan dengan persoalan kemanusiaan baru. Wilayah NAD yang diterjang gelombang tsunami hampir selu…