Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerin…

Akselerasi Good Governance di Sulawesi Tengah

program dengan tema good governance saat inj sudah semakin populer karena telah menjadi perhatian berbagai pihak,baik dikalangan pejabat maupun maupun masyarakat umum. Program dengan tema good gove…

Men-siasat-i Otonomi Daerah

Buku ini membantu orang‐orang yang aktif mengarahkan perubahan sosial di Indonesia karena berisi tentang penerangan atau informasi seputar formula‐formula politik otonomi daerah. Sebagaimana ke…

Luka Papua HIV, Otonomi Khusus dan Perang Suku ( Sebuah Karya Jurnalis Muda P…

isu Genosida sedang terjadi karena berkaitan dengan politik diintegrasi yang menunjukan ada proses yang dilakukan dalam beberapa sistem.Masih banyak kondisi yang membuat masyarakat Papua hidup dala…

Otonomi perempuan

Otonomi perempuan adalah perempuan yang otonom, independen, dan mandiri dalam segala hal tentang tubuh dan kesehatannya. Prinsipnya otonomi merupakan wewenang manusia sesuai fitrohnya sebagai pemim…

Menggalang perubahan: perlunya perspektif gender dalam otonomi daerah

kebijakan otonomi daerah mungkin bisa memberikan rasa adil bagi sebagian masyarakat. Tetapi apakah kebijakan otonomi daerah sudah memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki secara setara? Hal…

Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah

Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan politik dan pengaturan keuangan. Menimbang kebutuhan pengarusutamaan gender dalam …

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia : dalam rangka sosialisasi uu no.32 tahu…

buku ini membahas tentang otonomi daerah ,pemerintah daerah,administrasi negara,pendapatan pemerintah serta pembentuakan daerah dan khawasan khusus dan prinsip negara kesatuan dan pembagian daerah

Penelitian pola hubungan antara pusat dan daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 183 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.1 05 TIM p

Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi

Edition

Pertama, November 2003

ISBN/ISSN

979-98221-0-6

Collation

xvii, 384p. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

INA IX.00 PIL o

Laporan penelitian studi hubungan pusat dan daerah kerjasama dpd-ri dengan pe…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 78 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 TIM l

Hasil penelitian esensi dan urgensi peraturan daerah dalam pelaksaan otonomi …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

110 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 TIM h

Laporan hasil penelitian otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di p…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

96 hlm. : tabel. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 UNI l

Laporan penelitian kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan p…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, 75 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 CHA l

Hasil penelitian otonomi daerah, kesejahteraan masyrakat, dan kerjasama pemba…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

89 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 TIM h

Laporan penelitan kebijakan penataan ruang provinsi maluku utara studi pendek…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

129 hlm. : tabel. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 UNI l

Laporan hasil penelitian otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 95 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.05 EKO l

Laporan penelitian menata ulang hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam ne…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 128 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 PUS l

Kota Jayapura: merintis transparasi keuangan publik

Edition

-

ISBN/ISSN

9793570237

Collation

xx, : 82p. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II 03 SAL k

Peran media, ombudsman pers dan hak jawab untuk pelaksanaan otonomi daerah ( …

Lampiran berisi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Keputusan Dewan Pers nomor 1/SK-DP/2000 tentang KEWI.