Buku Ketetapan-Ketetapan MPR 1999: 9 Ketetapan MPR menguraikan secara rinci isi, latar belakang, dan implikasi dari sembilan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan pada tahu…
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan himpunan ketentuan hukum yang disusun sebagai pedoman resmi dalam penerapan hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi …
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) merupakan sumber hukum utama yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam ranah perdata di Indonesia, khususnya terkait persoalan kepribadian, …
Kumpulan Makalah dan Tanggapan Fraksi-Fraksi DPR-RI mengenai Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan dokumentasi komprehensif yang menghimpun pandangan, analisis, sert…
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan landasan hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai ker…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak sebagai bagian dari …
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Hukum Acara Pidana merupakan upaya reformasi hukum yang bertujuan memperbarui ketentuan prosedural dalam sistem peradilan pida…
Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998–2003 merupakan dokumen strategis pemerintah yang memetakan langkah-langkah konkret dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM pasca…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi dan pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperku…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan…
Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Revisi 2010 memuat ketentuan komprehensif mengenai hubungan kerja di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 beserta penyempurnaan regulasi dan peraturan pela…
Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disusun sebagai dasar hukum pembentukan lembaga yang bertugas mengungkap kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, memul…
Karya ini mengkaji Undang-Undang Adat Minangkabau melalui sudut pandang ulama sufi yang berperan penting dalam pembentukan nilai, norma, dan sistem hukum adat Minangkabau. Buku ini menyoroti prinsi…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara, asas, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, peng…
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara komprehensif hubungan ketenagakerjaan di Indonesia dengan tujuan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, serta terlindungi dalam lingk…
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 membentuk kerangka hukum nasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Buku karya Hadi Setia Tunggal ini menyajikan uraian lengkap mengenai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahan-perubahannya dan seluruh…
Publikasi “Undang-Undang Penanaman Modal” oleh JK-LPK menyajikan penjelasan komprehensif mengenai UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur prinsip, kebijakan, dan mekanisme penanaman modal di Indones…
Himpunan peraturan ini memuat ketentuan hukum yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKI luar negeri) secara menyeluruh, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan tur…