Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 menetapkan ketentuan strategis terkait koordinasi, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan r…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…
Buku Antikorupsi dan Akuntabilitas: Sistem dan Habitus Transparansi membahas pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar sistem antikorupsi yang berkelanjutan. Penulis …
Buku "Kesimpulan dan Saran Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" yang diterbitkan oleh Ombudsman ini memuat hasil kajian dan rumusan bersama p…
Buku Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga — Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa membongkar keterkaitan erat antara kekuasaan politik, militer, dan partai dalam membentuk sistem …
Buku Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem akuntabilitas publik sebagai kunci utama pemberant…
Buku Mengenali & Memberantas Korupsi merupakan panduan praktis untuk memahami hakikat, bentuk, dan dampak korupsi serta strategi efektif dalam pencegahannya. Disusun dengan bahasa yang mudah dipaha…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur mekanisme pembagian keuangan yang adil dan proporsional antara pem…
Pendanaan Iklim: Antara Kebutuhan dan Keselamatan Rakyat membahas peran dan tantangan pembiayaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Buku ini menyoroti bagaimana alokasi…
Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM: Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional – Membuka Jalan bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan refleksi atas pengalaman Komnas HAM dalam melaksa…
Buku Perawatan Kesehatan Narapidana Berbasis Hak Asasi Manusia membahas pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin perlakuan yang manusiawi di …
Buku *Kontribusi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi Reformasi Tata Pemerintahan/Birokrasi di Indonesia: Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik* membahas secara …
Buku Panduan Sistem Pelaporan Kegiatan Anggota DPR RI disusun sebagai pedoman resmi untuk membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kegiatan…
**Abstrak:** Buku *Membalik Kuasa Negara ke Kendali Rakyat* membahas upaya mengembalikan kedaulatan politik dan sosial ke tangan rakyat melalui penguatan partisipasi publik, transparansi, dan akun…
Buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century mengulas secara kritis keterkaitan antara kekuasaan politik dan skandal keuangan yang mencuat dalam kasus Bank Century. Penulis mengungk…
Buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah membahas secara komprehensif dinamika pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indo…
Buku Akuntabilitas, Pendanaan, dan Otonomi Daerah membahas hubungan antara desentralisasi pemerintahan dengan tanggung jawab keuangan daerah di Indonesia. Isinya menyoroti pentingnya transparansi d…