Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan,…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang ketika debitur tidak mampu memenuhi ke…
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan instrumen regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur etika penyiaran dan kualitas isi program…
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membahas permohonan uji materiil atas ketentuan-ke…
Rekomendasi Kebijakan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) memuat analisis kritis terhadap materi dan arah pembaruan hukum pidana nasional yang diusulkan dalam R-KUHP. Dokume…
Instrumen HAM Nasional 2015 memuat kumpulan perangkat hukum dan kebijakan nasional yang menjadi dasar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Publikasi ini mengura…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur penguatan peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin perlindungan, bantuan, da…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur penyelenggaraan penyiaran sebagai bagian dari sistem komunikasi nasional yang berfungsi sebagai media informasi, pend…
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil membahas pengaturan hukum dan administratif yang mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh izin dalam melangsungkan per…
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-VII/2010 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
Susunan Dalam Satu Naskah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan dokumen yang menyajikan perumusan terpadu rancangan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya …
Buku Pintar Tanya Jawab: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disusun sebagai panduan populer untuk memahami substansi, tujuan, dan mekanisme penerapa…
Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE memuat analisis kritis dan rekomendasi masyarakat sipil terkait urgensi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektr…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur asas, status, dan tata cara perolehan, kehilangan, pembatal…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kompilasi regulasi yang mengatur prinsip, struktur, kewenangan, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Him…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur hak, bentuk perlindungan, serta mekanisme pemberian perlindungan…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta a…
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan panduan teknis dan substantif bagi perancang regulasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan berk…