Pengetahuan Dari Perempuan Prosiding Konferensi tentang Hukum dan Penghukuman

Konferensi tentang HUKUM DAN PENGHUKUMAN mencoba menggali upaya-upaya yang dilakukan berbagai kalangan—dunia akademis maupun aktivis di lapangan— untuk meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum ya…

Strategi humas komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas pere…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 38 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Series Title

-

Call Number

KP IV IND s

Kertas Kebijakan sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Penanganan kasus Keker…

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakan, sebagai bagian dari kehidupan berprkemanusiaan dan berdemokrasi, pemikiran inipun sudah merupakan sua…

Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan. Perempuan dan Anak Ahmadiyah Korban …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh …

Time to Settle the Sense of Security.A Step Toward the Fulfillment of Right: …

In order to fulfill the ethical responsibility of Komnas Perempuan and to commemorate the tenth anniversary of the May 1998 Tragedy, Komnas Perempuan has formed a Special Rapporteur on Sexual Viole…

Unsatisfactory. Reform is Impeded by the Bureaucracy

On 2 August 2006, the President of the Republic of Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono, issued Presidential Decree No. 6/2006 concerning the Reform on the System of the Placement and Protectio…

Special Rapporteur for Aceh The National Commission on Violence against Women…

Edition

2007

ISBN/ISSN

978-979-26-7522-1

Collation

vi, 83p. ; 27cm

Series Title

-

Call Number

INA.VII.49 KP s

Sia - Sia Reformasi Dibelenggu Birokrasi.Catatan hasil Pemantauan Awal terhad…

Laporan hasil pemantauan awal ini terdiri atas empat bagian. Diawali dengan penguraian sejarah dan proses penyusunan Inpres No. 6 Tahun 2006, kemudian masuk pada bagian pertama yang berisi tentang …

Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan. Mekanisme Penanganan Kekerasan Terh…

Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyaka…

Panduan Pemantauan Kebijakan Daerah dengan Perspektif HAM & Berkeadilan Gende…

Jaminan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, secara normatif dapat dijumpai dalam konstitusi hasil amandemen keempat dan berbagai produk perundang-undangan turunannya. Atas nama…

Kertas Kerja. Panduan Menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Mi…

Adanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluarganya y…

Seri Dokumen Kunci 6 :Penyerahan Perkara Kepada Komite CEDAW untuk Meminta In…

Seri Dokumen Kunci 6 Penyerahan Perkara kepada Komite CEDAW untuk Meminta Intervensi terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002. Penyerahan p…

Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…

Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharap? Hasil…

Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Catatan Komnas Perempuan selama lima tahun, lebih dari 95 persen kasus KDRT adalah terhadap isteri. Data 10 tahun terakhir, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang dekat dalam relasi …

Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Lembaga HA…

Keberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat Presiden Republik Indonesia Bah…

Modul Pelatihan Pemenuhan Hak Hak Konstitusional Warga Negara

Modul ini hadir sebagai salah satu jawaban dan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang Kondisi Pemenuhan Hak?…

Panduan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Hak Konstitusional Perempuan

Sebagaimana disampaikan dalam laporan bertajuk “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia”, keenambelas kabupaten/kotamadya ini adalah bagian dari…

Format Dokumentasi Pengalaman Kerentanan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Pem…

Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…

Format Dokumentasi Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran Hak Asasi…

Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…