Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong …
Only recently has a general global consensus emerged among development specialists that the successful, fair and effective enforcement of court judgments, both those against private parties in comm…
Buku “Jejak Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat” adalah kumpulan pengalaman para penyuluh hukum LBH Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan hukum di empat komunitas. Empat komunitas itu adalah…
UANG adalah segalanya di republik ini. Segala hal dari kebijakan publik tercemar dengan praktik kotor mencari uang secara tidak halal. Tidak ada lagi perbaikan demi kesejahteraan rakyat banyak. Mel…
This book reveals that the majority of South East Asian countries already have plural legal systems and to some extent custom is recognized as a source of rights in the constitutions and laws of a …
The general purpose of this research was to investigate the historical, legal, and socio-cultural aspects of Mulim women's status in Malaysia. Especially examined the development of syariah laws in…
Apakah politik hukum termasuk disiplin ilmu tata negara (politik) atas hukum? Politik hukum sebagai suatu disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang…
Vonis 2 tahun percobaan untuk kasus korupsi mantan ketua DPRD Jawa Tengah periode 1999-2014 (Mardijo) dengan total kerugian negara sebesar Rp.14,8 miliar, telah menjadi sebuah kontroversi berkepanj…
Diakui bersama bahwa konflik dan sengketa tenurial dalam Kawasan Hutan, hak masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam, dan kepemilikan lahan telah mengakibatkan ketegangan dan mengakibatkan pening…
Selama ini publik selalu dipenuhi oleh konflik kepentingan di antara individu dan kelompok. Konflik kepentingan ini menyebabkan ada yang menang dan yang kalah. Yang menang akan menetnukan kebijakan…
Reformasi hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Agenda pembangunan …
Sejak 2005, desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili…
Akhirnya langkah panjang dan inisiasi kami untuk mewujudkan adanya indeks putusan Pengadilan serta Penelitian terhadap Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini bisa diselesaikan. Peneliti…
AKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan)dibentuk dibawah institusi kejaksaan oleh UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 33 huruf d dan e. Peran tim ini sangat menonjol dalam mengatasi ka…
Dalam UU Perkawinan 1974, batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Irfan dan Erna setuju agar batas usia nikah bagi perempuan minimal 18 tahun. Ini juga sejalan…
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragama…
Buku ini mencakup pengartian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukum tanah; hukum dan politik agraria kolonial; penyusunan hukum agraria nasional hingga disahkannya UU Pokok-pokok Agraria; ruang …
Mafia peradilan. Korupsi kekuasaan. Isu suap di Mahkamah Agung. Demikian banyak persoalan yang melanda penegakkan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas. Mengapa? Karena penegak hukum dan semua…
Akan Diterbitkan pada Bulan Desember Pengetahuan etik profesi diperlukan setiap calon sarjana hukum agar mereka tak sekadar jadi ahli yang hafal pasal-pasal hukum, tetapi menjadi manusia yang baik.…