Reformasi hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Agenda pembangunan …
Sejak 2005, desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili…
Akhirnya langkah panjang dan inisiasi kami untuk mewujudkan adanya indeks putusan Pengadilan serta Penelitian terhadap Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini bisa diselesaikan. Peneliti…
AKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan)dibentuk dibawah institusi kejaksaan oleh UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 33 huruf d dan e. Peran tim ini sangat menonjol dalam mengatasi ka…
Dalam UU Perkawinan 1974, batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Irfan dan Erna setuju agar batas usia nikah bagi perempuan minimal 18 tahun. Ini juga sejalan…
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragama…
Buku ini mencakup pengartian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukum tanah; hukum dan politik agraria kolonial; penyusunan hukum agraria nasional hingga disahkannya UU Pokok-pokok Agraria; ruang …
Mafia peradilan. Korupsi kekuasaan. Isu suap di Mahkamah Agung. Demikian banyak persoalan yang melanda penegakkan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas. Mengapa? Karena penegak hukum dan semua…
Akan Diterbitkan pada Bulan Desember Pengetahuan etik profesi diperlukan setiap calon sarjana hukum agar mereka tak sekadar jadi ahli yang hafal pasal-pasal hukum, tetapi menjadi manusia yang baik.…
Sesungguhnya keinginan untuk menerapkan mekanisme pengujian undangundang terhadap UUD 1945 (constitutional review) telah mengemuka pada saat penyusunan UUD 1945 di era kemerdekaan. Pada saat itu Mu…
Buku ini berusaha memotret beberapa contoh akan peran dan fungsi hakim perempuan dalam peradilan. dalam hal ini, pada dasarnya hukum Indonesia pun telah menetapkan bahwa perempuan atau laki-laki me…
Didalam sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, ternyata proses konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara Negara.Namun demikian sangat disayangkan, proses terseb…
Tulisan-tulisan tersebut mencakupi bidang studi yang dikenal dengan antropologi hukum, yaitu yang mengaitkan hukum ngara dengan pemgaturan hukum yang berkembang pada tingkat lokal; dan bagaimana hu…
Tujuan dari proyek ini adalah sebagai dukungan bagi ihtiar pelatihan pengajar hukum di fakultas-fakultas Hukum di Indonesiadan mendorong pengembangan bahan-bahan ajar serta metodologi pengajaran ba…
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga konstitusi yang pernah diberlakukan : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 19…
Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system…
Buku yang tengah berada ditangan pembaca kali in adalah hasil terjemahan dari sebagaian laporan suatu studi yang dikerjakan pada belahan pertama tahun 2000, untuk diserahkan kepada Asian Developmen…
Dokumen ini merupakan ringaksan dari sejumlah besar informasi yang begitu banyak dan begitu kaya sebagaimana terdapat laporan keempat LSM di Papua. Setiap laporan LSM mengandung profil rinci tentan…
Terkait dengan aspek internal organisasi, muatan substansi yang diketengahkan dalam Cetak Biru ini mencakup rumusan-rumusan pembenahan dan pengembangan Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia.…