Dalam konteks Indonesia, peneguhan negara hukum secara normatif telah dikukuhkan melalui UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) dan semakin diperkuat melalui UUD 1945 pasca Amandemen. Na…
Buku Suara Rakyat Hukum Tertinggi berisi otokritik mengurai dan memaparkan persoalan dunia peradilan kita apa adanya. Penulis tegas bersikap dalam etika profesi advokat, kental da lam membela harka…
This paper mainly deals with the laws relating to the cyber crimes in India. The objectives of this research paper are four-fold: firstly, to analyze the concept of jurisdiction and the various the…
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaran Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran Mahk…
The second edition of The Ethnicity Reader offers a comprehensive and engaging selection of readings for students of sociology, politics, international relations and race relations. Updated with a …
"Manakala orang berbicara tentang hukum di Indonesia, sebuah pertanyaan besar mengemuka. Bagaimana pelaksanaan penegakan aturan hukum dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan itu ? Buku ini memberika…
Interest in constitutionalism and in the relationship among constitutions, national identity, and ethnic, religious, and cultural diversity has soared since the collapse of socialist regimes in Eas…
This new edition of a textbook first published in 2000 provides a comprehensive account of the law of treaties from the viewpoint of an experienced practitioner. As such, it is the first, and only,…
Buku ini membahas surat berharga yang di atur dalam KUHD dan yang diatur di luar KUHD Yang diatur dalam KUHD yaitu : surat wesel, surat sanggup, surat cek, surat promes, surat saham, surat carter p…
Dari kajiannya, Mohammad Hashim Kamali mendapati bahawa mazhab-mazhab fiqh ulung hanya menekankan aspek-aspek hukum hudud di dalam Quran yang berbentuk hukuman dan penghindaran, tetapi mengabaikan …
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek pen…
Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masi…
Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masi…
Dalam terminologi hukum pidana, bukti, bewijs (Bahasa Belanda) atau evidence (Bahasa Inggris) diartikan sebagai hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untu…
Sejalan dengan semangat reformasi dan keterbukaan informasi, kelompok masyarakat sipil berpartisipasi mendukung akses informasi publik . Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU no. 14 Tahun 200…
Pada dasarnya, amandemen konstitusi merupakan tuntutan utana gerakan reformasi yang dilatarbelakangi oleh kehendak mulia untuk mengoreksi dan membenahi segala bentuk penyelewengan dalam system dan …
Hukum acara pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasullah S.A.W. Oleh karenanya, hukum ini berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diterapkan oleh…
Selain sebagai konstitusi politik, UUD45 juga merupakan sebuah konstitusi ekonomi. Ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan serta kegiatan usaha. Sejak Mahkamah K…
30 Juni 2011, seorang anggota polisi di Polsek Bolo BIma tewas ditikam, menyusul 11 hari kemudian terjadi ledakan bom rakitan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo BIma, Mata media dan …
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.Ketika beberapa konstitusi-konstitusi diimplementasikan di Indonesia di masa lalu, konsekuensi adalah ada sistem politik bervarias…