Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah

Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law…

Kajian tentang sistem pemerintahan desa dalam perspektif UU no.6 tahun 2014 t…

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis langkah yang diambil pemerintah Provinsi/ Kabupaten menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi …

Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Secara khusus, peraturan merupakan alat Peme…

Workshop on Facilitating Understanding of the ASEAN Convention against Traffi…

Tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk secara efektif mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku per…

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019

Buku dengan judul Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 berisikan penjelasan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang …

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 95p. ; 22 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.30 MISPI p

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kep…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 73p. ; 14 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.36.01 IND u

Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2006 dan…

Judicial Review dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan permohonannya kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat telah ditolak dan dinyatakan bahwa keduanya tetap berlaku. Pada Perda Tangerang, putus…

The protection of human rights act, 1993 [as amended by the protection of hu…

The Commission or any other officer, not below the rank of a Gazetted Officer, specially authorised in this behalf by the Commission may enter any building or place where the Commission has reason …

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerin…

Rakyat mengadu presiden menjawab bedah SMS dan PO.Box 9949 Juni 2005 – Juni…

Suksesnya pembangunan tidak terlepas dari kokohnya persatuan dan kesatuan, serta partisipasi masyarakat sesuai fungsi dan bidangnya, dimanapun berada. Berbagai masukan langsung maupun tidak langsun…

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini merupakan tulisan yang dilansir dalam alur substansi yan gmerupakan perwujudan kontoversi pendapat dari para ahli hukum Indonesia yang selamaini belum terungkap secara transparan, relevan,…

Jurnal perempuan 60 : Awas! Perda Diskriminatif

Ketika membicarakan “Syariat Islam”, di dalam Jurnal Perempuan kali ini sebenarnya tidak benar-benar sedang membicarakan Islam. Ketika kata-kata “Peraturan Daerah” diletakkan di depannya, y…

Peraturan tentang pekerja rumah tangga di indonesia

Kendati semakin banyak Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pekerja perempuan dan laki-laki sebgai pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri, sebagian besar dari 2,6 juta orang Indonesia yang…

Dreamseekers : Indonesian women as domestic workers in Asia

When the women come to recruitment agencies to work as domestic helpers overseas, they begin building the foundation of their dreams of a better future. During their training following the recruitm…

Panduan dalam mengembangkan peraturan daerah (perda) pencegahan & penanganan …

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi namun sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini ditemui di negara berkembang, memiliki jumlah populasi penduduk besa…

Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memi…

Materi sosialisasi empat pilar MPR : pancasila sebagai dasar dan ideologi neg…

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RepublikIndonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesiayang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukansebagai anugerah juga harus dipertaha…

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar a…

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu ko…

Peraturan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan ke…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

372 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.10 NIK p