Buku pedoman ini memuat uraian komprehensif mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk mekanisme pengajuan, verifikasi, serta pencairan …
Buku Kompilasi Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan merupakan himpunan lengkap regulasi yang mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan mekanisme operasional Komisi Kejaksaan Republ…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri merupakan kompilasi komprehensif yang menghimpun berbagai dasar hukum yang mengatur tata kelola penempatan Tenaga Kerja Indo…
“Compilation of Indonesian Law (since 1953) + Staatsblad 1828–1949: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia (mulai tahun 1953) + Staatsblad 1828–1949” merupakan himpunan komprehens…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengatur standar, jenis, dan tata cara penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Nege…
Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional menetapkan sta…
Buku ini menyajikan refleksi komprehensif mengenai proses fasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu…
Buku “Kumpulan Peraturan Terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha” merupakan himpunan komprehensif berbagai regulasi yang mengatur mekanisme kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta…
Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Dokumen ini memuat perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, s…
Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tujuan memperkuat koordinasi antarlem…
Peraturan ini memuat perubahan terhadap pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan sesuai perkembangan kebutuhan administrasi negara. Perubahan ini meliputi p…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan proses pengadaan barang dan jas…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan regulasi turunan yang menetapkan ketentuan teknis penye…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya merupakan kajian mendalam mengenai tahapan, metode, dan prinsip yang digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualita…