Laporan Hukum & HAM LBH Jakarta 2006 : Kembali Ke Titik Nol

Lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta telah mengambil peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Bantuan hukum yang disediakan oleh LBH memiliki ciri dalam pembelaan hukum…

Laporan Kondisi Pembela HAM 2005-2009

Wakil khusus Sekjen PBB untuk situasi Para Pembela HAM, Ibu Hina Jilani, dalam laporan kunjungannya ke Indonesia 5-12 Juni 2007 yang disampaikan pada Dewan HAM PBB dalam sidang ke-7, Maret 2008 lal…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan melalui buku panduan penyuluhan hukum ini, dapat memberikan manfaat dalam rangka mendiseminasi…

Revisi KUHAP Mengenai Upaya Paksa (2)

Buku ini merupakan laporan kajian atas pelaksanaan KUHAP, khususnya menyangkut aturan upaya paksa dan pengawasan atas upaya paksa serta diakitkan dengan berbagai keluhan dari masyarakat yang pernah…

Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan ini dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan, perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan- perta…

Tragedi Anak Bangsa: Pembantaian Teungku Bantaqiah dan Santri-santrinya

Buku ini secara grafis dan amat menarik mencoba memaparkan suatu kejadian menyedihkan yang menjadi contoh bukti perlakuan tidak adil. Peristiwa ini sangat memilukan karena terjadi di Aceh, daerah y…

Advokasi Lingkungan Melalui Jalur Peradilan: Analisa Perkara WALHI

Lemahnya tekanan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam menciptakan dunia peradilan yang baik adalah salah satu faktor penentu buruknya dunia peradilan kita. Oleh karena itu, buku ini j…

The organizational response to persons with mental illness involved with the …

From arrest to release, the organizational response to mentally ill offenders is continually evolving according to existing policies and resources. How organizations respond, how they should respon…

Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia

Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan independensi peradilan

Crime Control and Women: Feminist Implications of Criminal Justice Policy

Crime Control and Women reveals the current limitations of criminal justice policies that are oblivious to the impact they exert on citizens who vary by gender, race and/or social class. Feminist i…

Teropong : Tinjauan Singkat terhadap Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing …

Saat ini pemerintah dan DPR telah menyepakati pembentukan komisi anti korupsi, walaupun masih terdapat kontroversi di dalamnya. erlepas dari kepentingan politik yang ada, dukungan bagi pemberantasa…

Teropong : Contempt of Court

Keinginan untuk menadopsi contempt of court dari sistem yang berlaku di beberapa negara penganut sistem Common Law lebih mengemuka dibandingkan mencari penyebab dalam diri lembaga peradilan.

Teropong : Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Komisi Yudisial

Semangat untuk membuat lembaga peradilan yang mandiri sebenarnya sudah didengungkan oleh kalangan hakim. Namun baru terwujud pada tahun 1999 dengan diundangkannya UU no. 35 tahun 1999 tentang Perub…

Teropong : Konsumen Adalah Raja...???. Perlindungan Konsumen

Pembeli adalah raja telah menempatkan masyarakat pada posisi sullt, sulit dalam arti pembeli tidak dengan mudah mendapatkan hak- haknya. Menyadari kelemahan posisi konsumen, pemerintah akhirnya men…

Teropong : Perlindungan Saksi dan Korban. Yang Dinanti...

Undang-undang menempatkan saksi dalam posisi yang penting untuk mengungkapkan kebenaran dan meperoleh keadilan tersebut. Undang-undang secara tegas mengatur ancaman pidana bagi mereka yang tidak ma…

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Militer : Undang-Un…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 33 hal ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.33.03 IND u

Kertas Kebijakan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Rancangan Undang…

Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang belum menyeimbangkan antara kepentingan korban dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Evaluasi peraturan perundang-undanga…

Pedoman Penyelenggaraan Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Ter…

Konsep SPPT-PKKTP merupakan konsep sistem yang membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana-sejak tahap pelaporan, …

Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Perkembangan Ko…

Pengalaman korban sangat penting sebagai modal dasar advokasi selanjutnya karena tujuan utama dari advokasi SPPT-PKKTP adalah perubahan perspektif menuju perspektif berkeadilan dan perlindungan hak…

Menghadirkan Hukum Pidana Nasional yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan…

Komnas Perempuan mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan pemulihan pada korban, melalui pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex specialis) di…