Obejctive News: Jangan Apriori Anggota Polri Jadi Ketua KPK

Seiring mulai aktif kembali bekerja para pegawai negeri termasuk anggota DPR, maka pada pekan-pekan mendatang kita menunggu hasil uji kepatutan calon pemimpin KPK. Tidak ketinggalan kami juga menga…

Civis: Salahkah Kita Berbeda?: Menengok Kemajemukan Budaya Kita

Keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa. Negara-negara lain mengangkat kekayaan budaya mereka sebagai aset dan identitas bangsa. Justru kita kurang mengelolanya, bahkan tidak s…

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010

Laporan ini merupakan laporan ketiga yang diterbitkan CRCS sejak tahun 2008. Penerbitan ini diharapkan mempu membantu kita melihat perkembangan kehidupan beragama dari tahun ke tahun.

Advokasi Kebijakan Prodisabilitas: Pendekatan Partipasif

Kebijakan publik di daerah, dalam hal ini peraturan daerah, merupakan ranah penting untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu mendoro…

Jurnal Perempuan Vol. 22 No. 1 Februari 2017: Perempuan dan Kebijakan Publik

Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga pe…

Memahami Mekanisme Pengaduan: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama

nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama. Kami berharap buku saku ini dapat digunakan oleh paralegal di komunitas agama m…

Laporan Tahunan 2015 Komnas HAM: Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM

Laporan ini menjadi alat evaluasi untuk meninjau apa-apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi harapan dan peluang di 2016

Suara Pinggrian: Mendahulukan yang Terakhir (Upah dan HAM)

Hak asasi tidak mengenal perbedaan latar belakang, ras, suku bangsa, agama, pekerjaan, budaya dan lainnya. Dengan demikian tidak seorang dapat mengambil dan mencabut atau melanggarnya.

Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kompolnas Tahun 2010

Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Konsultasi Publik, Tahun Anggaran 2010 ini dilakukan oleh Kompolnas bekerja sama dengan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu …

Ekonomi Kelembagaan Pangan

Mazhab pemikiran ekonomi kelembagaan yang tumbuh sangat cepat sejak akhir 1990-an sebenarnya menjadi harapan tersendiri terhadap khazanah pandangan alternatif dalam studi kebijakan. Buku ini menggu…

Pengembangan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia

Pembangunan di Indonesia selama ini terlalu terfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan sosial atau investasi sumber daya manusia. Tidak mengherankan jika indeks pembangunan ma…

Mekanisme Komplain : Pendekatan untuk Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas

Merupakan penelitian di tiga sektor pelayanan yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sampah yang memotret kualitas pelayanan dan situasi komplain konsumen terhadap pelayanan publik, serta men…

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Upaya Pemberantasan / Pencega…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

50 hal ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.02.05 KOM p

Pelayanan publik sebagai perwujudan demokrasi sehari-hari : dasar-dasar peren…

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang dised…

Masyarakat sipil dan kebijakan publik: studi kasus masyarakat sipil dalam mem…

dalam konteks demokratis, peran dan fungsi masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan publk adalah sebuah keniscayaan untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesi…

Pembahasan RUU APBN dan isu perbatasan DPR : Serkini Tentang Akses Untuk Info…

Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan bahwa pembahasan RUU APBN serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di DPR sejauh ini tidak melibatkan publik dalam pembahasannya. Pada…

Kebijakan Tidak untuk Publik

Tiba-tiba tempat anda tinggal digusur pemerintah karena dinilai ilegal. Atau pekerjaan anda dinyatakan melanggar ketertban umum karena bertempat diareal publik. Jangan kaget! Karena kenyataan ini b…

Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kompolnas Tahun 2010

buku ini bercerita tentang tataran kebijakan yang memayumi implementasi tugas dan negara kompolnas itu sendiri dan juga terhadap tatanan empiris implementasi tugas dari kompolnas.

Republik Tanpa Ruang Publik

Jaman Soharto kekuatan otoritas dan kapitalisme semu terbukti mendikte ruan publik. Di era Liberlisasi dan kapitalisme telah mempermudah sepak terjangnya, bahkan keterlaluam. Media masa mengabdi pa…

Dekonstruksi syariah

Sebelum masuk jauh ke dalam pembicaraan dekonstruksi syariat an-Na’i>m, kiranya penting untuk dipahami lebih dahulu adalah, apakah dekonstruksi itu sama dengan membongkar, membubarkan seperti yan…