Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR) tidak bisa lain harus dipandang dalam konteks dikatakan di atas; ia merupakan jawaban eksperimentatif dari situasi transisi politik. …
Tulisan ini mencoba mendiskusikan kontroversi-kontroversi disekitar kebijakan pemberian amnesti pada masa transisi politik, kompatibilitasnya dengan hukum internasional, dan melihat praktiknya di…
Kebijakan terkait penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan HAM dan Gender
Buku ini mencoba mengaitkan inisiatif pemberdayaan perempuan dalam menghadapi pertarungan antara politisasi islam, budaya patriarki dan demokratisasi yang sering terjadi.
Konferensi nasional ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama para peserta (Anggota DPR, DPD, DPRD RI, Mitra MAMPU, daln lainnyya) untuk meningkatkan taraf kehidupan perempuan di Indoensia den…
Buku ini merupakan hasil penelitian yang, pertama, untuk mengetahui dan menganalisa penerapan kebijakan tax amnesty (TA) bagi para wajib pajak; kedua, untuk mengetahui dan mendiskripsikan aspek kea…
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlin…
Hadirnya buku ini mencoba melihat secara komprehensif disertai dengan analisis kritis tentang perjalanan kebijakan pembangunan agam di Indonesia
Keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa. Negara-negara lain mengangkat kekayaan budaya mereka sebagai aset dan identitas bangsa. Justru kita kurang mengelolanya, bahkan tidak s…
Laporan ini merupakan laporan ketiga yang diterbitkan CRCS sejak tahun 2008. Penerbitan ini diharapkan mempu membantu kita melihat perkembangan kehidupan beragama dari tahun ke tahun.
Kebijakan publik di daerah, dalam hal ini peraturan daerah, merupakan ranah penting untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu mendoro…
Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga pe…
Salah satu poin penting dalam buku ini adalah mengenai jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana bagi penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem ele…
Perdagangan orang dan epidemi HIV, mewakili dua ancaman yang paling banyak mendesak di Asia Tenggara terkait dengan perlindungan manusia di wilayah ini, mengingat semakin meningkatnya jumlah peremp…
Perempuan Nelayan adalah mereka yang melakukan aktivitas di sektor perikanan mulai dari proses penangkapan hingga pemasaran. Definisi Perempuan nelayan perlu dihadirkan dan diperluas konteksnya
Tujuan dari dibuatnya buku saku ini adalah untuk mendukung anggota Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan informasi tentang latar belakang mendasar…
Jurnal Global Vol. 15 ini mengulas logilka perdamaian demokratik di Asia Tenggara dengan pertanyaan utamanya adalah apakah demokratisasi di negara-negara anggota ASEAN akan mengarahkan ASEAN untuk …
Jurnal Global Vol. 16 ini diisi dengan berbagai artikel terkait dengan institusi multirateral ataupun organisasi internasional dan kebijakan luar negeri.
Hak asasi tidak mengenal perbedaan latar belakang, ras, suku bangsa, agama, pekerjaan, budaya dan lainnya. Dengan demikian tidak seorang dapat mengambil dan mencabut atau melanggarnya.
Penelitian ini mengkaji mengenai reformasi Polri yang sudah berjalan selama kurang lebih dari satu dasawarsa ini dikaitkan dalam konteks potensi, kompetensi, dan performasi kepolisian.