Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk Komite Aksi Daerah (KAD) sebagai mekanisme koordinatif untuk merumuskan, melaksanakan, da…
Dokumen ini memuat ketentuan lengkap mengenai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 yang mengatur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pramuwisma melalui pe…
Peraturan bersama ini menetapkan parameter hak asasi manusia (HAM) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan prinsip-pri…
Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tujuan memperkuat koordinasi antarlem…
Buku Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-unda…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur mekanisme pembagian keuangan yang adil dan proporsional antara pem…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya membahas ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka…
Pertambangan dan Pembangunan Daerah: Jilid 4 mengulas hubungan antara aktivitas pertambangan dan dinamika pembangunan di tingkat daerah, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bu…
Masalah, Kebutuhan, dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal membahas secara komprehensif tantangan pembangunan yang dihadapi wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia.…
Buku Politik Ekonomi Peraturan Daerah tentang Usaha di Daerah: Temuan tentang Praktik Perpajakan dan Prosedur Perizinan dari Empat Kabupaten di Jawa Tengah dan Sumatera Barat mengkaji bagaimana keb…
Buku Fakta Pelanggaran HAM di West Papua: Kronik Kegagalan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memaparkan realitas pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua meskipun kebijakan otonomi …
Buku Tak Ada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam UU Otonomi Daerah mengupas secara kritis pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan dampa…
Buku Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa membahas konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat desa sebagai strategi politik untuk memperkuat otonomi desa di Indonesia. Melalui analis…
Buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah membahas secara komprehensif dinamika pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indo…
Buku Akuntabilitas, Pendanaan, dan Otonomi Daerah membahas hubungan antara desentralisasi pemerintahan dengan tanggung jawab keuangan daerah di Indonesia. Isinya menyoroti pentingnya transparansi d…
Buku Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025: Bunga Rampai Wacana merupakan kumpulan pemikiran strategis mengenai arah dan kebijakan penataan daerah Indonesia menuju tahun 2025. Melalui berbagai …
Buku Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membahas secara mendalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan ketentuan undang…
Buku Otonomi Daerah dan Daerah Otonom membahas secara komprehensif konsep, dasar hukum, dan praktik pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pendekatan teoretis dan empiris, buku ini menjel…
Buku Men-siasat-i Otonomi Daerah membahas secara kritis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan menyoroti berbagai strategi, dinamika, dan persoalan yang muncul dalam praktik desentralisasi …