Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR) tidak bisa lain harus dipandang dalam konteks dikatakan di atas; ia merupakan jawaban eksperimentatif dari situasi transisi politik. …
Tulisan ini mencoba mendiskusikan kontroversi-kontroversi disekitar kebijakan pemberian amnesti pada masa transisi politik, kompatibilitasnya dengan hukum internasional, dan melihat praktiknya di…
Sesuai dengan tema Buletin Suara Pinggiran No. 121 yang men- gangkat tema "Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP", berte- patan juga buletin ini diterbitkan saat dua hari besar diperingati yaitu pering…
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan
Buku panduan untuk pencinta kehidupan yang ingin mengubah lingkungan hidup menjadi lebih baik. Posisi yang diambil oleh buku ini adalah bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta memben…
Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku setiap individu. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai mahluk yang lebih unggul, so…
Kebijakan publik di daerah, dalam hal ini peraturan daerah, merupakan ranah penting untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu mendoro…
Kekuasaan merupakan titik sentral dalam upaya advokasi. Ketika kekuasaan timpang dan bertumpu pada penguasa, dan bukan pada masyarakat, penguasa akan cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dan…
Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga pe…
Buku saku ini disusun bersumber pada hak ataskebebasan beragama sebagaimana dirumuskandalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-HakSipol (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005),Komentar Umum…
Penulisan dari laporan ini memiliki tujuan sebagai bahan advokasi KontraS guna mendorong agenda akuntabilitas negara untuk menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Buku ini terbagi menjadi 3 bagian, bagian pertama "Perempuan dalam dunia patriarki" yang membahas bagaimana posisi perempuan ditempatkan dalam masyarakat. Kedua "Perempuan dalam belenggu kekerasan"…
Pada peringatan tahun ini, dan sekaligus perayaan 30 tahun perlawanan atas praktik penyiksaan global, beberapa lembaga HAM internasional bahkan telah mengeluarkan laporan-laporan global guna mendu…
Buku ini setidaknya menggambarkan penegrtian MDG's, isu strategis, optimalisasi peran parlemen dalam pencapaian MDG's dan cara-cara pengembangan jaringan untuk implementasi MDG's.
Buku ini secara grafis dan amat menarik mencoba memaparkan suatu kejadian menyedihkan yang menjadi contoh bukti perlakuan tidak adil. Peristiwa ini sangat memilukan karena terjadi di Aceh, daerah y…
Selama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, b…
Fiqh dan trafiking merupakan dua hal yang berbeda secara terminologis. Fiqh berasal dari bahasa Arab, sering disempitkan maknanya sebagai pengetahuan ritual-tekstual seputar ibadah, seperti; persoa…
berdasarkan pengalaman menangani kasus kekerasan terhadap perempuan,buku ini hadir sebagai upaya untuk melakukan perubahan sistim hukum baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat sikap aparat pene…