Australia will shortly participate in the Universal Periodic Review at the United Nations Human Rights Council. This significant new process involves a review of the human rights record of each …
As australia's sex discrimination commisioner, leading the australian human rights commission's review into the treatment of women in the australian defence force has been both a priority and a pri…
Survey of Job Adaptation Of North Korean Female Refugees and Policy Suggestions english research paper 6 2014
Peraturan badan narkotika nasional nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi di lingkungan badan narkotika nasional.
Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah bangsa yang sangat serius dan memiliki kompleksitas yang tinggi. diperlukan upaya yang komprehensif dalam menanggulangi permasalah penyalahgunaan narkotik…
Many of our cooperation projects support indonesia in the long run. recent highlights include the successful completion of the sustainable projects, supporting justice sector reform and benefiting …
Modul ini merupakan panduan pelatihan yang berisi materi-materi peningkatan kapasitas untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi pencandu dan korb…
Peta Tematik Indikator Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan Prioritas Pelayanan Dasar Tingkat Kabupaten/Kota Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan kantor wakil presiden republik indonesia.
is to provide an in-depth analysis of all substantive, organizational and produceral provisions of the Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols.
penelitian ini berfokus pada bagaimana malala, sosok perempuan hebat asal pakistan, dapat menciptakan sebuah persepsi tentang women empoerment di antara perempuan di indonesia, yang saat ini sudah …
Laporan independen ini disusun oleh koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi. secara khusus laporan ini mengangkat situasi perempuan pedesaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam p…
Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia Terdapat terdapat pula korelasi yang positif antara mekanisme pengadilan, baik yang dibentuk olehkomunitas internasional maupun ole…
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar wil…
Bagian ini merangkum informasi yang relevan dari berbagai instrument internasional hak asasi manusia, badan-badan regional seperti Pengadilan HAM InterAmerican dan Dewan Eropa, serta informasi pil…
Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang …
Sejumlah besar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ CSO – Civil Society Organisation) (termasuk LSM, kelompok lobi, penekan, dan hak asasi manusia, partai politik, profesional, advokasi atau asosia…
Secara umum dapat dikatakan bahwa ada tiga jenis pendekatan pada reformasi sektor keamanan: yang pertama memusatkan perhatian pada institusi negara yang berwenang me…
Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatka…
Secara umum, vetting dapat diartikan ‘mengukur nilai integritas seseorang dalam memverifikasi kesesuaiannya untuk sebuah pekerjaan umum’. Integritas disini merujuk kepada kepatuhan seseorang …
Sebagai pelopor bantuan hukum di Indonesia dengan rentang jejak lebih dri 40 tahun dalam kancah hukum dan keadilan di Indonesia. LBH jakarta memiliki kekayaan data, sejarah, serta pencapaian-pencap…