Buku ini membahas surat berharga yang di atur dalam KUHD dan yang diatur di luar KUHD Yang diatur dalam KUHD yaitu : surat wesel, surat sanggup, surat cek, surat promes, surat saham, surat carter p…
Buku ini menyajikan hasil penelitian tentang pengadilan terhadap pers di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, tentu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh …
Buku ini memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh untuk menelaah secara kritis hukum perkawinan saat ini untuk kemu…
Secara lahiriah, manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah; oleh karena itu, bagaimana tanah itu dikuasai oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok, bagaimana negara mengatur dan mengelola …
In 1999, the MPR1 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, the People’s Consultative Assembly) enacted the First Amendment to the 1945 Constitution of Indonesia. Over each of the next three years, it pas…
Ombudsman adalah lembaga negara dan juga daerah yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan serta Badan…
Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa-masa awal Era Reformasi untuk mengimplementasikan semangat reformasi, adalah memunculkan kembali terminolog…
Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memiliki aturan yang mencakup semua warga Negara termasuk kedudukan wanita dalam hukum. Salah satu aspek penting dalam kaitan kedudukan wanita yang dibahas dal…
Negara Orde Baru adalah—meminjam istilah Nietzsche—monster berdarah dingin yang memiliki jemari kekuasaan di seluruh medan kehidupan masyarakat: sosial-politik, budaya, ekonomi, keluarga, bahka…
Akses kepada keadilan untuk semua tanpa mempermasalahkan jender, ras, agama, atau kekayaan adalah sebuah, kondisi ideal yang berada dalam hati semua masyarakat demokratis. Namun demikian di Indones…
International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction aims to promote and strengthen knowledge of IHL among academics, the judiciary, weapon-bearers, the staff of humanitarian non-government…
Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. Pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong …
Sejak 2005, desakan untuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili…
Akhirnya langkah panjang dan inisiasi kami untuk mewujudkan adanya indeks putusan Pengadilan serta Penelitian terhadap Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini bisa diselesaikan. Peneliti…
AKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan)dibentuk dibawah institusi kejaksaan oleh UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 33 huruf d dan e. Peran tim ini sangat menonjol dalam mengatasi ka…
Sesungguhnya keinginan untuk menerapkan mekanisme pengujian undangundang terhadap UUD 1945 (constitutional review) telah mengemuka pada saat penyusunan UUD 1945 di era kemerdekaan. Pada saat itu Mu…
Tujuan dari proyek ini adalah sebagai dukungan bagi ihtiar pelatihan pengajar hukum di fakultas-fakultas Hukum di Indonesiadan mendorong pengembangan bahan-bahan ajar serta metodologi pengajaran ba…
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga konstitusi yang pernah diberlakukan : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 19…
Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system…
Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik yang mempengaruhi setiap kita. Paling dekat dengan kehidupan manusia, bidang-bidang hukum ini m…