Pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharap? Hasil…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Pengungsian identik dengan musibah, baik karena bencana alam maupun karena persoalan sosial politik yang sering disebut bencana sosial atau bencana karena ulah manusia. Dari sudut pandang dan fakta…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang…
Buku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk penyelengga…
Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005 merupakan upaya kelima Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga mitra yang mengangani kasus kekerasan terhadap peremp…
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh sejumlah lembaga mitra pengada layanan di hampir semua…
Dalam 10 tahun reformasi, 30 produk kebijakan telah dihasilkan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, berupa: 12 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daera…
Pada tahun 2006, sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) ditangani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia. Kasus-kasus terbanyak ditangani di Jakarta (7.020) dan Jawa Tengah …
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak lahir pada bulan Oktober 1998, berusaha mengemban misi bersama masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan K…
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kita menyimak realitas kekerasan yang dialami perempuan Indonesia pada tahun 2002 yang baru lalu, dan menegaskan derap langkah kita pada tahu…
Secara keseluruhan, trend yang terjadi sepanjang tahun 2004 menunjukkan lokus dan konteks KTP terjadi: dalam rumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber alam, dalam konflik bersenjata, da…
Dalam kondisi damai, ternyata kondisi serupa tahanan juga ditemui, ketika di tahun 2010 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari suami para penjual minuman dalam kafe yang memang berada di kawasan …
Menulis tentang Rohingya adalah suatu kewajiban sejarah. Karena, etnis minoritas Myanmar yang tertindas berpuluh-puluh tahun di negerinya sendiri ini disebut oleh Medicine Sans Frontiers (MSF) seba…
Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan bermitra dengan LBH Apik, Derap Warapsari dan Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia berupaya melakukan program dalam rangka reformasi hukum dan keb…
buku ini berisi tanya jawab seputar prosedur Hukum gugatan kasus KDRT dan Perceraian; yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para korban dan pendampingnya dalam menghadapi proses hukum kasus ya…
For the purposes of the present convention, the term discrimination against women shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of im…
Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme (Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulan…
How do women who have survived traumatic sexual violence cope with and manage their everyday lives? Karolin Eva Kappler analyses the everyday life of victims of sexual violence, combining the norma…
"tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan keterlibatan Gubernur Bali,Anak Agung Bagus Sutedja di dalam Partai Komunis Indonesia",demikian garis besar surat keterangan kepala pelaksana penguasa …