Buku ini menyajikan pemetaan dan kompilasi Instrumen HAM Nasional yang disusun Komnas HAM pada tahun 2020, mencakup landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta mekanisme…
Buku saku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur klasifikasi narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, kewenangan aparat pene…
Buku ini membahas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual, demokratis, dan se…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, beserta ketentuan yang melengk…
Buku ini merupakan lanjutan pembahasan mendalam mengenai upaya memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada analisis konseptual, norma prosedural, yurisdiksi, kedud…
Buku ini memuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata. Di dalamnya tercakup empat konvens…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
Buku ini mengulas secara kritis perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan menegaskan bahwa regulasi moral melalui legislasi tidak otomatis membawa m…
Buku ini membahas secara komprehensif Protokol Tambahan I dan II yang melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dengan fokus pada penguatan perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata…
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta mekanisme kerja K…
Buku Peraturan Perundang-undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 1950–1996 merupakan himpunan komprehensif yang memuat seluruh ketentuan hukum terkait status, syarat, dan prosedur kewar…
Peraturan bersama ini menetapkan parameter hak asasi manusia (HAM) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan prinsip-pri…
Buku Penyuluhan Hukum Terpadu/Sosialisasi Mengenai Kawasan Dilarang Merokok berisi penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, tujuan, dan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia …
Buku ini menyajikan hasil pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di enam provinsi di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas penegakan h…
Buku Pancasila dan UUD ’45 dalam Paradigma Reformasi mengkaji secara kritis posisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks perubahan politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan pasc…
Naskah Akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana memberikan landasan konseptual, normatif, dan empiris mengenai urgensi pembentukan regulasi yang melindungi sa…
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kajian ilmiah yang menjadi landasan konseptual dan yuridis bagi pembentukan regulasi terkait pencegahan, …
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rak…
Buku ini merupakan himpunan berbagai kesepakatan bersama (MoU) yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan beragam pihak, termasuk lembaga pemerintah, a…