Sejak tahun 2002, beberapa organisasi pemerintah Indonesia Komnas Perempuan terlibat dalam kegiatan konsultasi tahunan dengan pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran (UN SR-HRM) yang diorganisir …
Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab etis Komnas Perempuan dan untuk memperingati 10 tahun Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dam…
Komnas Permpuan merasa berkepentingan untuk menyuarakan perspektifnya tentang insiden yang mempunyai makna tersendiri bagi perempuan. Peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, sekali…
Penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme …
Isu kesehatan dan hak atas pangan kerap dilihat sebagai isu ekonomi sosial dan budaya, padahal sejatinya merupakan bagian dari hak paling dasar yang masuk dalam rumpun hak asasi sipil politik, yait…
Sebuah laporan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti yang rutin dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memiliki tujuan dan arti stra…
Ketika hukum internasional dan nasional semakin mengakui hak perempuan atas perumahan yang layak, dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan yang besar antara pengakuan dan pengingkaran terhadap ha…
Sejak tahun 2006 Komnas Perempuan telah mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang berperspektif HAM dan gender, sebagai respon atas terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di ins…
Lahirnya UU nomor 23/2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT. Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang s…
Disadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat memba…
Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi diharapkan akan (a) menemukenali .akar masalah dan dampak dari kasus Sampang, baik di pengungsian maupun dalam kehidupan sosial, dengan perhatian khusus pada kere…
Diskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan perempu…
Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima 166 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik/tokoh. Fenomena ini telah Komnas Perempuan amati sejak tahun 2006, di man…
Praktek sunat dipahamibeberapa komunitas yangmempraktekannyasebagai bagian daritradisiadat dan budayayang turun temurun. Praktek sunat perempuanmasih ditemukan di beberapawilayahkajian Komnas Perem…
Tulisan ini akan membahas mengenaiperceraian,kematian, hak waris dan perwalian. Pada hampir wilayah kajian kekerasanterhadap perempuan Kom nas Perempuan menemukanbahwa persoalan terkait perceraian,…