Teropong : Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Komisi Yudisial

Semangat untuk membuat lembaga peradilan yang mandiri sebenarnya sudah didengungkan oleh kalangan hakim. Namun baru terwujud pada tahun 1999 dengan diundangkannya UU no. 35 tahun 1999 tentang Perub…

Teropong : Pembaharuan Kejaksaan Menjelang Kelahiran Komisi kKjaksaan "Menant…

Lemahnya proses penegakan hukum serta kebobrokan lembaga peradilan menimbulkan suatu pesimistis masyarakat, yang pada akhirnya membentuk masyarakat menjadi sebuah komunitas yang apatis terhadap pen…

Teropong : Konsumen Adalah Raja...???. Perlindungan Konsumen

Pembeli adalah raja telah menempatkan masyarakat pada posisi sullt, sulit dalam arti pembeli tidak dengan mudah mendapatkan hak- haknya. Menyadari kelemahan posisi konsumen, pemerintah akhirnya men…

Teropong : Perlindungan Saksi dan Korban. Yang Dinanti...

Undang-undang menempatkan saksi dalam posisi yang penting untuk mengungkapkan kebenaran dan meperoleh keadilan tersebut. Undang-undang secara tegas mengatur ancaman pidana bagi mereka yang tidak ma…

Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law

urnal ini memuat berbagai artikel yang ditulis oleh berbagai penulis yang tulisannya berhubungan dengan masalah-masalah hukum internasional. Dalam edisi ini yang dimuat antara lain mengenai: serang…

Jurnal Hukum Humaniter Vol. 2 No. 3 Oktober 2006

Edisi kali ini membahas masalah pemberontakan, baik menurut konsepnya secara umum maupun mengenai sejarahnya di Indoensia pasca kemerdekaan.

Politik Hukum Islam di Indonesia

Menganalisis posisi hukum Islam dalam dinamika politik di Indonesia. Memahamai landasan-landasan politik dan landasan sosial terhadap kelangsungan atau perubahan-perubahan hukum Islam dalam kerangk…

Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam

Edition

-

ISBN/ISSN

9793655143

Collation

xii, 272p. ; 21cm

Series Title

-

Call Number

INA VII.44.03 AL-b p

Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah i…

Hak Pekerja dan Jaminan Sosial : Dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasi…

Edition

-

ISBN/ISSN

9792614028

Collation

vi, 120p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA V.35 AMI h

Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik

Edition

-

ISBN/ISSN

9789797094430

Collation

xii,184p.; 21cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.34 RAH h

Himpunan Pidato Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2004

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 191 hal ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA IV KEM h

Hukum Pertambangan di Indonesia

Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan.

KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tambahan Pedoman …

Edition

-

ISBN/ISSN

9795260197

Collation

vii, 439 hal ; 20,5 cm

Series Title

-

Call Number

INA ii.35.04 IND K

Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 487p. ; 23,5 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.32 PUS k

Undang-Undang Praktik Kedokteran 2004 : (Undang-Undanga RI No.29 Tahun 2004)

Edition

-

ISBN/ISSN

9793421916

Collation

vii, 104 p. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.34 GRA u

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Militer : Undang-Un…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 33 hal ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.33.03 IND u

Teori Hans Kelsen tentang Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

9799998948

Collation

xii, 200p. ; 21cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.30.01 ASS t

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945 …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 32 p. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.37.01.06 MK p

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945 …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 32 p. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.37.01.06 MK p