Pokok-Pokok Usul Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai konstitusi, UUD RI 1945 bukanlah suatu immortal constitution karena tidak menutup kemungkinan bagi upaya perubahan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Hal ini karena pada hak…

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun…

Wacana dan peristilahan green constitution tidak dapat disangkal memang merupakan fenomena baru, baik didalam dunia praktek maupun dunia akademis, termasuk juga dikalangan para ahli hukum dan konst…

KITAB Oendang-Oendang Hoekoem Pidana Bagi Hindia Belanda: Wetboek Van Strafrecht

kitab undang-undang hukum pidana bagi hindia belanda tahun 1940

Kitab advokat indonesia

Selain peluncuran KAI, pada saat yang bersamaan, PERADI juga menyelenggarakan acara pengukuhan dan pengambilan sumpah anggota Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) DKI Jaka…

Legislasi Indonesia: Eksistensi Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan men…

Jurnal Keadilan Vol.3 No.3 Tahun 2003/2004: Mahkamah Konstitusi

Indonesia saat ini telah memiliki sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk dengan undang-undang No.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstit…

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gu…

Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh dan budaya islam yang kuat dalam menghad…

Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sejak diundangkan tahun 2004 berarti sudah lima tahun usia Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai sekaran sudah cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap…

Panduan Pemsyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194…

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan bab, pasal dan ayat)

Undang-undang Dasar 1945: Amandemen Lengkap

Dilengkapi dengan: Pancasila, Piagam Jakarta, Proklamasi, Sumpah Pemuda, Susunan Lembaga Tinggi Negara beserta Kewenangannya, Kabinet Indonesia Bersatu, Susunan Komisi DPR RI, Enam janji Presiden…

Civis: Salahkah Kita Berbeda?: Menengok Kemajemukan Budaya Kita

Keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa. Negara-negara lain mengangkat kekayaan budaya mereka sebagai aset dan identitas bangsa. Justru kita kurang mengelolanya, bahkan tidak s…

Amandemen UUD 1945 antara mitos dan pembongkaran

Mitos ideologi romantisbahwa Indonesia bukanlah negara agama, menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan bentuk negara kesatuanadalah modal dan syarat awal dalam amandemen UUD 1945 pada masa…

Gagasan amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung: sebuah dok…

Pada dasarnya, amandemen konstitusi merupakan tuntutan utana gerakan reformasi yang dilatarbelakangi oleh kehendak mulia untuk mengoreksi dan membenahi segala bentuk penyelewengan dalam system dan …

Menyusun konstitusi transisi

Gagasan konstitus transis pernah dibicarakan secara intensif dan mendalam dalam hampir setiap pertemuan yang diadakan oleh Koalisi untuk Konstitusi Baru. Gagasan ini baru dilempar ke luar setelah m…

Putusan ujian materi undang-undang no. 1/ pnps/1965 tentang pencegahan penyal…

Didalam Putusan perkara ini, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang beba…

Gagasan amandemen UUD 1945 : suatu rekomendasi

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga konstitusi yang pernah diberlakukan : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 19…

Menata ulang sistem peraturan perundangundangan indonesia : jejak langkah dan…

Dalam perjalanan sejarah konsitusidan perundang-undangan Indonesia, gagasan Moh, Yamin tidaklah gagal sepenuhnya karena MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman pada saat berlakunya Konstitusi Repubik…

Republic of indonesia law number 23 year 2002 on child protection

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

120 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.24 REP

UUD 1945 setelah amandemen keempat tahun 2002 GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1999) …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

256 hlm. : 18 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II. 24 TIM u

Potret konstitusi : pasca amandemen uud 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-709-438-6

Collation

xviii, 327 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.I.10 FAT p