Rekomendasi RKUHP presiden republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat RI tentang pembaharuan hukum pidana hanya akan terwujud bila R-KUHP berkeadilan, demokratis dan responsif.
Pembangunan bendungan-bendungan skala besar di Indonesia selama dua dekade terakhir telah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan masyara…
Advokasi HAM kontemporer berfokus pada kemampuan aktor untuk mensintesiskan pelbagai posisi yang membawa dilema itu. Apa yang tampak sebagai dilema kemudian ditatap sebagai kemungkinan jalan keluar.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74. Tujuan dibentuknya KPAI …
Analisa ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman terhadap perbedaan gender dalam karakteristik rumah tangga miskin, dan faktor-faktor khusus yang perlu dipertimban…
Buku ini memuat seluruh komentar umum mengenai pasal-pasal dalam Konvenan Internasional Hak-Sipil dan Konvenan Internasional Ha Ekonomi, Sosial & Budaya. Penerbitan buku ini diharapkan dapat mendor…
Indonesia adalah negara dengan berbagai perpaduan, yaitu sebagai negara multi-ras, multi-budaya, multi-agama, dan multi-bahasa. Sejak kemerdekaan pada 1945, seluruh masyarakat dan kelompok etnis di…
Dalam perjalanan untuk memperjuangkan pertanggungjawaban, kami sangat menyadari bahwa persoalan mengintegrasikan perspektif jender ke dalam advokasi keadilan transisi merupakan perdebatan yang masi…
Buku ini memaparkan sejumlah kesaksian dan pengalaman nyata yang diungkapkan secara obyektif, jujur dan berani oleh mereka yang secara bertanggungjawab memilih secara sadar dan sukarela menikah bed…
Infeksi HIV dan AIDS di Indonesia telah dilaporkan secara resmi sejak tahun 1987. UNAIDS/WHO (2005) memeperkirakan ada sekitar 53.000-180.000 orang yang hidup dengan HIV dan AIDS di Indonesia.
Wakil khusus Sekjen PBB untuk situasi Para Pembela HAM, Ibu Hina Jilani, dalam laporan kunjungannya ke Indonesia 5-12 Juni 2007 yang disampaikan pada Dewan HAM PBB dalam sidang ke-7, Maret 2008 lal…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) hingga saat ini telah mengesahkan lima (5) Perda yang diilhami Syariah tentang berbagai hal, mulai dari pemberian amal, judi, hingga pengaturan ritual I…
Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law…
Program Compact sendiri sudah menetapkan ukuran keberhasilan program, di antaranya Economic Rate of Return, Environmental and Social Performance, dan Social and Gender Inclusion
Laporan eveluasi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompolnas
Laporan ini disusun menggunakan pekerjaan Amnesty International sebelumnya mengenai kekerasan terhadap perempuan di dalam komunitas miskin dan termarginalkan di Indonesia. Laporan ini juga menerusk…
Against this context, many were surprised when the CTF produced a report confirming that Indonesian security forces and civilian authorities committed crimes against humanity. By endorsing the re…
Penelitian ini menarik untuk dilakukan, sebab praktek sunat perempuan ini bersinggungan dengan persoalan interkasi nila-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kek…
Buku ini memaparkan sejumlah kesaksian dan pengalaman nyata yang diungkapkan secara obyektif, jujur dan berani oleh mereka yang secara bertanggungjawab memilih secara sadar dan sukarela menikah bed…
Dokumen hasil pertemuan ini sebagai non-paper dari para wakil Indonesia untuk AICHR dan ACWC. Mengingat tanggapan yang positif dari wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan par ahli.