Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usah…
Judul: 1. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2. Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP 3. Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHA…
kitab undang-undang hukum pidana bagi hindia belanda tahun 1940
Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Yang Tidak Bayar Pesangon bertepatan dengan peringatan hari buruh juga, atau sering dikumandangkan buruh dengan nama MAY DAY, pembaca akan diajak melihat bagaimana dima…
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional . Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat …
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Yang diterima : Jilid 1 tata negara, perdata, dagang, pidana Jilid 2, Imigrasi/ kependudukan, agraria, perhubungan, perburuhan, perpajakan, administrasi Jilid 3 pedoman, topik, indeks.
Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dalam masyarakat adat. hukum adat di indonesia merupakan hukum yang sampai hari ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat itu se…
Permasalahan pidana mati seakan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filoso…
Program legislasi nasional yang telah disusun oleh DPR bersama dengan pemerintah. proglenas sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara …
Kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan. lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam mendorong perkembangan ekonomi. cepat atau lambatnya gerak maju ekonomi suatu …
Hak asasi manusia secara tradisional dipahami sebagai seperangkat norma dan praktik untuk melindungi setiap individu dari ancaman negara. negara diatribusi tugas untuk menjamin kondisi yang dibutuh…
Rekomendasi RKUHP presiden republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat RI tentang pembaharuan hukum pidana hanya akan terwujud bila R-KUHP berkeadilan, demokratis dan responsif.
Pada tanggal 19 April 2007, pemerintah mengesahkan UU No.21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. UU ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mem…
Jurnal perundang-undangan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca maupun sarana peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi perancang perundang-undangan, pejabat, dan pegawai di lingkungan sekretar…
Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitu…
Buku Panduan Para Legal: Proses Hukum Pidana-Perdata & Pengorganisasian Rakyat Untuk Advokasi
Perdagangan orang akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan dan anak) dari seorang ke orang lai…
Buku bergambar ini emrupakan salah satu publikasi yang dikeluarkan dalam kerangka program Women's Legal Empowerment (WLE) yang merupakan program yang dijalankan atas kerjasama Justice for the Poor-…
Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana yang diamankan dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM. Perawatan kesehatan bukan saja merupakan hak dasar narapidana sebagai manusia, …