Pedoman ini disusun sebagai rujukan bagi tenaga kesehatan dan penyedia layanan dasar dalam mengintegrasikan layanan kesehatan reproduksi dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pe…
Jurnal Teropong dengan tema “Konsumen adalah Raja…???” mengkaji secara kritis konsep dominan tentang kedaulatan konsumen dalam sistem ekonomi dan pasar. Melalui analisis sosial dan kebijakan,…
Buku Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia mengkaji berbagai praktik inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat …
Buku Papua: Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik menyajikan gambaran kritis mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pelayanan publik di Papua. Buku ini mengka…
Buku Kajian dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Substansi, Proses, Harmonisasi, dan Sinkronisasi Perda Pelayanan Publik membahas evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah di bidang pelayanan p…
Buku Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih membahas peran dan fungsi Ombudsman di tingkat daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta mencegah praktik m…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Buku ini menguraikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang men…
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi sehari-hari karena menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam interaksi praktis yang berlandaskan prinsip-prinsip utama demokrasi seper…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan hak, dan partisipasi warga negara. Ini berarti bahw…
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengatur standar, jenis, dan tata cara penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Nege…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…
Buku Peranan Ombudsman: Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik membahas peran strategis lembaga Ombudsman dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemeri…
Buku "Kesimpulan dan Saran Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" yang diterbitkan oleh Ombudsman ini memuat hasil kajian dan rumusan bersama p…
Buku Media Sadar Publik: Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik membahas peran strategis media lokal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam isu korupsi dan pelayana…
Pembangunan yang Meminggirkan Desa mengulas dampak negatif dari model pembangunan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pedesaan. Buku ini menyoroti bagaimana kebijakan pemb…