Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan, proyeksi, dan formulasi strategi penataan daerah di Indonesia menjelang tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam bunga rampai pemikiran Agung D…
Desain penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis secara mendalam dampak kebijakan otonomi daerah terhadap dinamika partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Melalui pendekatan…
Jurnal Demokrasi & HAM (Volume 2, Nomor 2, Juni–September 2002) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh The Habibie Center. Edisi ini membawa tema sentral "Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulih…
Jurnal Kriminologi Indonesia (The Indonesian Journal of Criminology), Volume 2, Nomor I, Januari 2002, merupakan publikasi perdana di tahun tersebut yang diterbitkan oleh Departemen Kriminologi, Un…
Edisi ini menyajikan serangkaian studi mendalam yang mengeksplorasi dialektika antara nilai-nilai keagamaan dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Fokus utama pembahasan mencakup a…
Buku yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia t…
Buku Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia mengkaji secara kritis praktik penerapan hukum syariah di Aceh dengan menyoroti berbagai bentuk pelanggaran hak asa…
Panduan ini disusun untuk memberikan pemahaman praktis mengenai peran strategis media, Ombudsman Pers, dan hak jawab dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis, transparan, dan akun…
Jurnal Analisis Sosial: Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik mengkaji konsep dan implementasi demokratisasi yang tumbuh dari tingkat komunitas sebagai alternatif terhadap pendekatan demok…
Jurnal Teropong: Politik Hukum dalam Rangka Unifikasi Pengadilan pada Masa Pasca-Kolonial membahas dinamika dan arah kebijakan hukum yang melandasi upaya penyatuan sistem peradilan setelah berakhir…
Buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah membahas perubahan kebijakan dan praktik pendidikan sebagai dampak penerapan otonomi daerah di Indonesia. Buku ini mengkaji pergeseran kewenan…
Buku Etnis Cina Indonesia dalam Politik mengkaji dinamika keterlibatan politik etnis Cina di Pontianak dan Singkawang pada masa awal Reformasi, periode yang ditandai oleh terbukanya ruang demokrasi…
Buku Menggalang Perubahan: Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah membahas pentingnya integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan m…
Jurnal Perempuan 60: Awas! Perda Diskriminatif mengkritisi maraknya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam konteks otonomi daerah d…
Buku Membangun Otonomi bagi Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan mengulas pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya. Denga…
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …