Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Edition

Keempat, September 2003

ISBN/ISSN

979-686-546-7

Collation

xii, 404p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

INA IX.00 BRA o

Fakta Pelanggaran HAM di West Papua 2

Pembangunan masyarakat papua yang berlangsung di era otonomi khusus jauh dari hadapan orang papua. kebijakan otonomi khusus papua tidak mengubah kehidupan dibidang sosial, ekonomi, budaya dan polit…

West Papua Kembali Ke Pangkuan Melanesia 1

Buku ini hadir sebagai bentuk advokasi dan dokumentasi dari berbagai kajian makalah dan laporan yang dibawakan penulis dalam berbagai forum di papua, indonesia dan internasional pada kurun waktu 18…

Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sip…

Desentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan daerah yang menghasilkan otonomi daerah, sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan telah berjalan selama sepuluh tahun. Pada saat bersamaan Ref…

Hukum dan Politik; Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia

Konfigurasi politik telah menyebabkan desa, dalam konteks regulasi, seperti pendulum yang berayun. perumpamaan tersebut terasa cocok untuk menggambarkan riwayat kedudukan pasca reformasi. tahun 200…

Jurnal Demokrasi & HAM: Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi

Secara ekonomi, desentralisasi itu sendiri tentu akan mengubah pola alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi, khususnya barang-barang publik. jika pada sistem sentralistis alokasi dan distribus…

Laporan Pertanggungjawaban Publik 2002-2004: Komnas Perempuan

Ini adalah laporan peratanggungjawabam kerja komnas perempuan yang kedua. laporan pertama dibuat pada tahun 2001, tiga tahun setelah komnas nasional ini didirikan. kali ini, pertanggungjawaban komn…

Hak Asasi Manusia Miskin Dukungan Politik: Catatan Awal Tahun 2008 Lembaga St…

Advokasi HAM kontemporer berfokus pada kemampuan aktor untuk mensintesiskan pelbagai posisi yang membawa dilema itu. Apa yang tampak sebagai dilema kemudian ditatap sebagai kemungkinan jalan keluar.

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh : Undang-Undang Re…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 73 hal; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.05 IND u

Tiada Tempat Bagi Rakyat : Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam UU Oto…

Buku ini mengkritisi UU Otonomi Daerah serta berbagai aturan dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan yang menyertainya. Memaparkan tentang perebutan pemanfaatan SDA semakin lama semakin mening…

Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

9799246652

Collation

xi, 445p. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA VI.25 REF

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999

Edition

-

ISBN/ISSN

9798767454

Collation

viii, 161 hlm. ; 25 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.05 IND u

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah & peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor …

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Beserta Penj…

Edition

-

ISBN/ISSN

9796610418

Collation

viii, 208 hal ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.05 IND u

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004

Undang undang otonomi daerah yang dilengkapi dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah : Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Ta…

Edition

-

ISBN/ISSN

9793418168

Collation

vi,208 hal ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.05 IND u

Selaras dalam Perubahan : Partners Meeting Oxfam Great Britain 2001

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

71 hlm. ; 29 cm

Series Title

-

Call Number

INA II.40 SEL

Pegunungan Bintang Menata Keuangan Daerah Mengejar Ketertinggalan

Edition

-

ISBN/ISSN

9793570202

Collation

xvi, 100 p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.01.04 SAR p

Pemekaran dan Otonomi Khusus Wilayah Papua : Kumpulan Perundang-Undangan

Merupakan kumpulan perundang-undangan yang terdiri dari UU No.45 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2000 tentang perubahan UU No.45 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2001 dan Inpres no.1 Tahun 2003 sebagai komitme…

Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara - Ba…

Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengah bergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalam praktiknya, desentralisasi melalui kebijakan…