Jurnal Analisis Sosial: Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik mengkaji konsep dan implementasi demokratisasi yang tumbuh dari tingkat komunitas sebagai alternatif terhadap pendekatan demok…
Jurnal Teropong: Politik Hukum dalam Rangka Unifikasi Pengadilan pada Masa Pasca-Kolonial membahas dinamika dan arah kebijakan hukum yang melandasi upaya penyatuan sistem peradilan setelah berakhir…
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XIX (1) Tahun 2011 dengan tema Membangun Daerah Perbatasan sebagai Beranda Bangsa mengkaji pembangunan wilayah perbatasan sebagai strategi penting dalam memperku…
Buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah membahas perubahan kebijakan dan praktik pendidikan sebagai dampak penerapan otonomi daerah di Indonesia. Buku ini mengkaji pergeseran kewenan…
Komik Keamanan Daerah Aman, Tertib, Tentram Impian Kite Semue menggambarkan pentingnya kerja sama dan kemauan bersama antara masyarakat, aparat, dan pemangku kepentingan lokal dalam menjaga keamana…
Buku Etnis Cina Indonesia dalam Politik mengkaji dinamika keterlibatan politik etnis Cina di Pontianak dan Singkawang pada masa awal Reformasi, periode yang ditandai oleh terbukanya ruang demokrasi…
WOM (World of Maluku): Saatnya, Katong Bangun Maluku merupakan refleksi kritis dan ajakan kolektif untuk membangun Maluku melalui penguatan identitas, solidaritas sosial, dan kemandirian daerah. Bu…
Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur merupakan kumpulan berbagai produk hukum yang menjadi rujukan penting dalam penyelenggara…
Buku Penyiaran Kita: Evaluasi Siaran Pilkada—Proporsi Berita Calon Kepala Daerah Tidak Imbang mengkaji peran media penyiaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan menyoroti ketimpangan…
Buku Menggalang Perubahan: Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah membahas pentingnya integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan m…
Buku Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia mengkaji secara kritis praktik penerapan hukum syariah di Aceh dengan menyoroti berbagai bentuk pelanggaran hak asa…
Jurnal Perempuan 60: Awas! Perda Diskriminatif mengkritisi maraknya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam konteks otonomi daerah d…
Buku Membangun Otonomi bagi Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan mengulas pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya. Denga…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur pengakuan dan pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam kerangka Nega…
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …
Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 terkait pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan memaparkan latar belakan…