Jurnal Perempuan 60: Awas! Perda Diskriminatif mengkritisi maraknya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam konteks otonomi daerah d…
Buku Membangun Otonomi bagi Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan mengulas pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya. Denga…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur pengakuan dan pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam kerangka Nega…
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …
Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 terkait pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan memaparkan latar belakan…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk Komite Aksi Daerah (KAD) sebagai mekanisme koordinatif untuk merumuskan, melaksanakan, da…
Dokumen ini memuat ketentuan lengkap mengenai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 yang mengatur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pramuwisma melalui pe…
Peraturan bersama ini menetapkan parameter hak asasi manusia (HAM) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan prinsip-pri…
Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tujuan memperkuat koordinasi antarlem…
Buku Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-unda…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur mekanisme pembagian keuangan yang adil dan proporsional antara pem…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya membahas ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka…
Pertambangan dan Pembangunan Daerah: Jilid 4 mengulas hubungan antara aktivitas pertambangan dan dinamika pembangunan di tingkat daerah, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bu…
Masalah, Kebutuhan, dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal membahas secara komprehensif tantangan pembangunan yang dihadapi wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia.…
Buku Politik Ekonomi Peraturan Daerah tentang Usaha di Daerah: Temuan tentang Praktik Perpajakan dan Prosedur Perizinan dari Empat Kabupaten di Jawa Tengah dan Sumatera Barat mengkaji bagaimana keb…
Buku Fakta Pelanggaran HAM di West Papua: Kronik Kegagalan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memaparkan realitas pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua meskipun kebijakan otonomi …